Kasus Lapas Cebongan pukul kewibawaan negara
Sabtu, 30 Maret 2013 - 14:28 WIB
Kasus Lapas Cebongan pukul kewibawaan negara
A
A
A
Sindonews.com - Negara diminta harus bertanggung jawab menuntaskan kasus penembakan dan penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Jawa Tengah yang menewaskan empat tahanan. Menurutnya penuntasan kasus tersebut tak bisa dilakukan oleh aparat bersenjata, tetapi harus tim independen diluar satuan bersenjata.
"Harus tim independen, bukan satuan bersenjata," ujar Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Muhammad Mustofa ketika dihubungi wartawan, Sabtu (30/3/2013).
Mustofa menambahkan, kasus Lapas Cebongan memukul kewibaan negara. Sehingga, diperlukan seorang pemimpin yang tegas dan keras untuk meningkatkan kewibawaan negara yang terus memudar.
"Ini mencerminkan kewibawaan negara yang terpukul, kewibawaan negara saat ini sedang merosot, harus ada pemimpin tegas, keras, determinasi, kohersif menegakkan hukum, sambil juga memperhatikan kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Dia menilai, Presiden semestinya bisa memerintahkan bawahannya dengan memiliki ketegasan untuk mengambil alih kewibawaan negara. Namun, Mustofa meyakini bahwa kasus tersebut tidak terkait dengan suhu politik menjelang 2014.
"Kalau karena 2014 terlalu jauh, ini justru bukan ke depan, tetapi adalah dampak dari reformasi yang belum normal, butuh 30-40 tahun negara kita normal, karena revolusi Prancis pun baru pulih 60 tahun," tandasnya.
"Harus tim independen, bukan satuan bersenjata," ujar Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Muhammad Mustofa ketika dihubungi wartawan, Sabtu (30/3/2013).
Mustofa menambahkan, kasus Lapas Cebongan memukul kewibaan negara. Sehingga, diperlukan seorang pemimpin yang tegas dan keras untuk meningkatkan kewibawaan negara yang terus memudar.
"Ini mencerminkan kewibawaan negara yang terpukul, kewibawaan negara saat ini sedang merosot, harus ada pemimpin tegas, keras, determinasi, kohersif menegakkan hukum, sambil juga memperhatikan kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Dia menilai, Presiden semestinya bisa memerintahkan bawahannya dengan memiliki ketegasan untuk mengambil alih kewibawaan negara. Namun, Mustofa meyakini bahwa kasus tersebut tidak terkait dengan suhu politik menjelang 2014.
"Kalau karena 2014 terlalu jauh, ini justru bukan ke depan, tetapi adalah dampak dari reformasi yang belum normal, butuh 30-40 tahun negara kita normal, karena revolusi Prancis pun baru pulih 60 tahun," tandasnya.
(kri)
