SBY bisa redam konflik jika jadi Ketum Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Demokrat, diprediksi hanya bisa meredam konflik internal.
Hal itu dikatakan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Namun, menurut Siti, dengan SBY jadi Ketum Demokrat, belum memberi jaminan bahwa elektabilitas Demokrat bisa naik.
"Mungkin hadirnya SBY sebagai Ketum Demokrat bisa meredam konflik dan meembuat friksi antar faksi (kubu) mereda," ujar Siti Zuhro saat dihubungi Sindonews, Jumat (29/3/2013).
Seperti diketahui, pada tanggal 30-31 Maret 2013 ini, Partai Demokrat akan menggelar KLB di Bali, untuk mencari Ketua Umum pengganti Anas Urbaningrum.
Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) baru mengeluarkan hasil surveinya terkait dengan calon Ketua Umum partau Demokrat (Ketum PD). Dari hasil survei itu menyatakan, masyarakat tidak mengharapkan Ketua Majelis Partai SBY menjabat sebagai Ketum Demokrat.
"Mayoritas publik tidak menyetujui Presiden SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Publik menilai Presiden SBY tidak konsisten," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam siaran resminya yang diterima Sindonews.
Hal itu dikatakan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Namun, menurut Siti, dengan SBY jadi Ketum Demokrat, belum memberi jaminan bahwa elektabilitas Demokrat bisa naik.
"Mungkin hadirnya SBY sebagai Ketum Demokrat bisa meredam konflik dan meembuat friksi antar faksi (kubu) mereda," ujar Siti Zuhro saat dihubungi Sindonews, Jumat (29/3/2013).
Seperti diketahui, pada tanggal 30-31 Maret 2013 ini, Partai Demokrat akan menggelar KLB di Bali, untuk mencari Ketua Umum pengganti Anas Urbaningrum.
Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) baru mengeluarkan hasil surveinya terkait dengan calon Ketua Umum partau Demokrat (Ketum PD). Dari hasil survei itu menyatakan, masyarakat tidak mengharapkan Ketua Majelis Partai SBY menjabat sebagai Ketum Demokrat.
"Mayoritas publik tidak menyetujui Presiden SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Publik menilai Presiden SBY tidak konsisten," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam siaran resminya yang diterima Sindonews.
(maf)