LSN: Publik tak setuju SBY jadi Ketum Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Lembaga Survei Nasional (LSN) baru mengeluarkan hasil surveinya terkait dengan calon Ketua Umum partau Demokrat (Ketum PD). Dari hasil survei itu menyatakan, masyarakat tidak mengharapkan Ketua Majelis Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai ketua umum (Ketum) partai.
"Mayoritas publik tidak menyetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Publik menilai Presiden SBY tidak konsisten," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam siaran resminya yang diterima Sindonews, Jumat (29/3/2013).
Dia menjelaskan, SBY sering kali memerintahkan menterinya yang berasal dari partai politik (parpol) agar tetap fokus pada tugas kementeriannya daripada parpol masing-masing. Tetapi SBY sendiri yang mengkhianati ucapannya tersebut.
"Publik mengharapkan SBY sepenuhnya mencurahkan waktu untuk mengurus tugas-tugas negara dan pemerintahan," tandasnya.
Berdasarkan hasil survei tersebut, 77,4 persen tidak setuju kalau SBY jadi Ketum Partai Demokrat, yang setuju hanya 10,2 persen, sedangkan 12,4 persen menjawab tidak tahu.
Dia mengatakan, sebanyak 39,3 persen beralasan SBY tidak fokus mengurus tugas kenegaraan, kemudian tidak konsisten 14,7 persen.
Selain itu, 11,5 persen kurang setuju dengan pencalonan SBY sebagai Ketum PD. Karena dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di internal partai tersebut. Lalu sebanyak 10,1 persen menilai keputusan tersebut dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
Survei yang dilakukan pada 1-15 Maret 2013 di 33 provinsi diseluruh Indonesia. Populasi dari survei LSN adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih (berusia 17 tahun ke atas, atau belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah).
Jumlah sampel sebanyak 1.230 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Simpangan kesalahan (margin of error) sebesar 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan berpedoman kuesioner. Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif melalui wawancara mendalam (depth-interview) dan analisis media.
"Mayoritas publik tidak menyetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Publik menilai Presiden SBY tidak konsisten," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam siaran resminya yang diterima Sindonews, Jumat (29/3/2013).
Dia menjelaskan, SBY sering kali memerintahkan menterinya yang berasal dari partai politik (parpol) agar tetap fokus pada tugas kementeriannya daripada parpol masing-masing. Tetapi SBY sendiri yang mengkhianati ucapannya tersebut.
"Publik mengharapkan SBY sepenuhnya mencurahkan waktu untuk mengurus tugas-tugas negara dan pemerintahan," tandasnya.
Berdasarkan hasil survei tersebut, 77,4 persen tidak setuju kalau SBY jadi Ketum Partai Demokrat, yang setuju hanya 10,2 persen, sedangkan 12,4 persen menjawab tidak tahu.
Dia mengatakan, sebanyak 39,3 persen beralasan SBY tidak fokus mengurus tugas kenegaraan, kemudian tidak konsisten 14,7 persen.
Selain itu, 11,5 persen kurang setuju dengan pencalonan SBY sebagai Ketum PD. Karena dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di internal partai tersebut. Lalu sebanyak 10,1 persen menilai keputusan tersebut dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
Survei yang dilakukan pada 1-15 Maret 2013 di 33 provinsi diseluruh Indonesia. Populasi dari survei LSN adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih (berusia 17 tahun ke atas, atau belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah).
Jumlah sampel sebanyak 1.230 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Simpangan kesalahan (margin of error) sebesar 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan berpedoman kuesioner. Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif melalui wawancara mendalam (depth-interview) dan analisis media.
(mhd)