Tjahjo: Kritik jangan diartikan sebagai kudeta
Selasa, 26 Maret 2013 - 14:27 WIB
Tjahjo: Kritik jangan diartikan sebagai kudeta
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menilai, beberapa elemen masyarakat yang kritik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan hal yang wajar.
"Saya kira sah-sah saja. Jangan diartikan melawan pemerintahan yang sah, demikian juga kalau ada demo mengkritisi kebijakan pemerintah sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang pemberitahuan ke kepolisian dan tidak anarkis, saya kira tidak masalah," katanya dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Selasa (26/3/2013).
Maka itu, dia mengatakan, demonstrasi itu tidak perlu dibubarkan atau dilarang. Karena, itu hak setiap warga negara untuk menyampaikan sikap dan pendapatnya secara terbuka. Karena, hal itu bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bisa melalui opini media.
"Bisa lewat DPR dalam fungsi pengawasan dan juga bisa melalui pernyataan sikap partai Ormas dan lain-lain. Janganlah pernyataan kritis unjuk rasa dengan mudah dikatagorikan kudeta," tandasnya.
Pada kesempatan itu dia meminta, pemerintah jangan mudah merasa terprovokasi dengan info yang tidak jelas. Kata dia, seharusnya SBY paham soal kudeta tersebut.
"Kudeta dalam arti sebenarnya tentu ada indikasi keterlibatan militer, parpol, elemen masyarakat bersatu menjatuhkan pemerintahan yang sah kalau pemerintah sudah melanggar UU atau sudah diktator atau sudah tidak peduli terhadap kondisi masyarakat yang ada," terangnya.
"Saya kira sah-sah saja. Jangan diartikan melawan pemerintahan yang sah, demikian juga kalau ada demo mengkritisi kebijakan pemerintah sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang pemberitahuan ke kepolisian dan tidak anarkis, saya kira tidak masalah," katanya dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Selasa (26/3/2013).
Maka itu, dia mengatakan, demonstrasi itu tidak perlu dibubarkan atau dilarang. Karena, itu hak setiap warga negara untuk menyampaikan sikap dan pendapatnya secara terbuka. Karena, hal itu bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bisa melalui opini media.
"Bisa lewat DPR dalam fungsi pengawasan dan juga bisa melalui pernyataan sikap partai Ormas dan lain-lain. Janganlah pernyataan kritis unjuk rasa dengan mudah dikatagorikan kudeta," tandasnya.
Pada kesempatan itu dia meminta, pemerintah jangan mudah merasa terprovokasi dengan info yang tidak jelas. Kata dia, seharusnya SBY paham soal kudeta tersebut.
"Kudeta dalam arti sebenarnya tentu ada indikasi keterlibatan militer, parpol, elemen masyarakat bersatu menjatuhkan pemerintahan yang sah kalau pemerintah sudah melanggar UU atau sudah diktator atau sudah tidak peduli terhadap kondisi masyarakat yang ada," terangnya.
(mhd)
