Intelijen harus cekatan tanggapi isu politik
Sabtu, 23 Maret 2013 - 14:32 WIB
Intelijen harus cekatan tanggapi isu politik
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergi Laksmono mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan negara, harus menunjukkan kepemimpinan yang kokoh dan sanggup mengatasi berbagai situasi.
Menurutnya, pemerintahan harus memberikan sinyal meyakinan terhadap publik bahwa mereka sanggup berikan antisipasi berbagai kemungkinan. Hal itu terkait dengan adanya isu gerakan penggulingan atau kudeta yang bakal dilakukan pada 25 Maret 2013.
"Sinyal yang menenangkan itu sebagai respon politik, sejauh mana kerawanannya tak akan ada yang tahu kecuali intelijen," kata Bambang Shergi saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/03/2013).
Selain isu kudeta, menurut Bambang, salah satu isu yang hangat menjadi gelombang protes yakni mahalnya berbagai bahan kebutuhan pokok. Salah satunya harga bawang putih dan bawang merah yang cenderung tinggi belakangan ini.
"Itu hal-hal bercabang menyatu tapi terpisah, soal bawang saya belum bisa menanggapi apakah itu sabotase politik atau bukan. Sabotase ekonomi demi tujuan politik, itu tugas negara untuk melakukan investigasi memberikan penerangan kepada publik," tandasnya.
Seperti diketahui, akan ada aksi menggulingkan Pemerintah SBY-Boediono oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).
MKRI ini berencana akan menggelar aksi massa pada 25 Maret mendatang. Sebelumnya, MKRI melayangkan ultimatum pada Presiden SBY pada 20 Februari 2013 dengan batas waktu hingga 24 Maret 2013 mendatang agar melakukan nasionalisasi migas dan tambang, memprioritaskan penuntasan kasus korupsi besar seperti skandal bailout Century, BLBI, Hambalang, dan kasus lawas IT KPU.
Selain itu, MKRI juga menuntut pemerintah menghentikan liberalisasi impor, menurunkan harga bahan pokok, dan menghentikan segala bentuk kekerasan serta pelanggaran HAM. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam MKRI ini diantaranya adalah Fuad Bawazier, Adhie Massardi, Boni Hargens, dan Ratna Sarumpaet.
Menurutnya, pemerintahan harus memberikan sinyal meyakinan terhadap publik bahwa mereka sanggup berikan antisipasi berbagai kemungkinan. Hal itu terkait dengan adanya isu gerakan penggulingan atau kudeta yang bakal dilakukan pada 25 Maret 2013.
"Sinyal yang menenangkan itu sebagai respon politik, sejauh mana kerawanannya tak akan ada yang tahu kecuali intelijen," kata Bambang Shergi saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/03/2013).
Selain isu kudeta, menurut Bambang, salah satu isu yang hangat menjadi gelombang protes yakni mahalnya berbagai bahan kebutuhan pokok. Salah satunya harga bawang putih dan bawang merah yang cenderung tinggi belakangan ini.
"Itu hal-hal bercabang menyatu tapi terpisah, soal bawang saya belum bisa menanggapi apakah itu sabotase politik atau bukan. Sabotase ekonomi demi tujuan politik, itu tugas negara untuk melakukan investigasi memberikan penerangan kepada publik," tandasnya.
Seperti diketahui, akan ada aksi menggulingkan Pemerintah SBY-Boediono oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).
MKRI ini berencana akan menggelar aksi massa pada 25 Maret mendatang. Sebelumnya, MKRI melayangkan ultimatum pada Presiden SBY pada 20 Februari 2013 dengan batas waktu hingga 24 Maret 2013 mendatang agar melakukan nasionalisasi migas dan tambang, memprioritaskan penuntasan kasus korupsi besar seperti skandal bailout Century, BLBI, Hambalang, dan kasus lawas IT KPU.
Selain itu, MKRI juga menuntut pemerintah menghentikan liberalisasi impor, menurunkan harga bahan pokok, dan menghentikan segala bentuk kekerasan serta pelanggaran HAM. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam MKRI ini diantaranya adalah Fuad Bawazier, Adhie Massardi, Boni Hargens, dan Ratna Sarumpaet.
(maf)
