SBY jangan sampai terpojok karena isu kudeta
Sabtu, 23 Maret 2013 - 14:02 WIB
SBY jangan sampai terpojok karena isu kudeta
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai terlalu panik dalam menanggapi isu gerakan penggulingan atau kudeta yang bakal dilakukan pada 25 Maret 2013.
Hal itu dikatakan oleh pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergi Laksmono. Dia menilai, dengan karakter psikologis Presiden SBY yang seperti itu, ia mengusulkan agar komunikasi politik kepresidenan harus tangkas.
"Jangan sampai dimainkan media, memojokkan Presiden, ini tantangan komunikasi kepresidenan harus taktis," ujarnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/03/2013).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UI) ini menjelaskan, namun SBY tetap harus meningkatkan kewaspadaan politik dan merupakan elemen pokok dari sebuah kepemimpinan.
Tetapi, Bambang menambahkan, bahwa ketajaman informasi intelijen tentu dibutuhkan dengan cepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.
"Tentu intelejen bekerja berikan informasi berikan kesiapan-kesiapan terhadap kemungkinan, kerawanan yang mungkin terjadi. Saya kira ini peran negara untuk memberikan ketenangan terhadap publik, bahwa situasi yang berkembang sebagai dinamika politik, itu bisa dikendalikan, negara harus berikan keyakinan kepada publik," tukasnya.
Seperti diketahui, belakangan ini kabar santer menyebutkan bahwa akan ada aksi menggulingkan Pemerintah SBY-Boediono oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).
MKRI ini berencana akan menggelar aksi massa pada 25 Maret mendatang. Sebelumnya, MKRI melayangkan ultimatum pada Presiden SBY pada 20 Februari 2013 dengan batas waktu hingga 24 Maret 2013 mendatang agar melakukan nasionalisasi migas dan tambang, memprioritaskan penuntasan kasus korupsi besar seperti skandal bailout Century, BLBI, Hambalang, dan kasus lawas IT KPU.
Selain itu, MKRI juga menuntut pemerintah menghentikan liberalisasi impor, menurunkan harga bahan pokok, dan menghentikan segala bentuk kekerasan serta pelanggaran HAM. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam MKRI ini diantaranya adalah Fuad Bawazier, Adhie Massardi, Boni Hargens, dan Ratna Sarumpaet.
Hal itu dikatakan oleh pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergi Laksmono. Dia menilai, dengan karakter psikologis Presiden SBY yang seperti itu, ia mengusulkan agar komunikasi politik kepresidenan harus tangkas.
"Jangan sampai dimainkan media, memojokkan Presiden, ini tantangan komunikasi kepresidenan harus taktis," ujarnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/03/2013).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UI) ini menjelaskan, namun SBY tetap harus meningkatkan kewaspadaan politik dan merupakan elemen pokok dari sebuah kepemimpinan.
Tetapi, Bambang menambahkan, bahwa ketajaman informasi intelijen tentu dibutuhkan dengan cepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.
"Tentu intelejen bekerja berikan informasi berikan kesiapan-kesiapan terhadap kemungkinan, kerawanan yang mungkin terjadi. Saya kira ini peran negara untuk memberikan ketenangan terhadap publik, bahwa situasi yang berkembang sebagai dinamika politik, itu bisa dikendalikan, negara harus berikan keyakinan kepada publik," tukasnya.
Seperti diketahui, belakangan ini kabar santer menyebutkan bahwa akan ada aksi menggulingkan Pemerintah SBY-Boediono oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).
MKRI ini berencana akan menggelar aksi massa pada 25 Maret mendatang. Sebelumnya, MKRI melayangkan ultimatum pada Presiden SBY pada 20 Februari 2013 dengan batas waktu hingga 24 Maret 2013 mendatang agar melakukan nasionalisasi migas dan tambang, memprioritaskan penuntasan kasus korupsi besar seperti skandal bailout Century, BLBI, Hambalang, dan kasus lawas IT KPU.
Selain itu, MKRI juga menuntut pemerintah menghentikan liberalisasi impor, menurunkan harga bahan pokok, dan menghentikan segala bentuk kekerasan serta pelanggaran HAM. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam MKRI ini diantaranya adalah Fuad Bawazier, Adhie Massardi, Boni Hargens, dan Ratna Sarumpaet.
(maf)
