Banyak program pengentasan kemiskinan tak tepat sasaran
Rabu, 13 Maret 2013 - 18:47 WIB
Banyak program pengentasan kemiskinan tak tepat sasaran
A
A
A
Sindonews.com - Efektivitas program pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu ditinjau, hal ini terkait dengan peningkatan anggaran. Di mana terhitung sejak tahun 2004 hingga 2011, anggaran pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan mencapai 400 persen.
Namun, sejak 2004 hingga 2010, angka kemiskinan hanya turun 3,37 persen. Hal itu berarti hanya terjadi penurunan angka kemiskinan 0,56 persen per tahun.
“Ironis, jika penurunan angka kemiskinan masih berlangsung sama hingga 2015, maka perkiraan angka kemiskinan di Indonesia masih 11,08 persen. Angka ini tentu masih jauh dari target pencapaian MDGs sebesar 7,5 persen,” ujar anggota Tim Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Prof Dr Susetiawan di Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, Rabu (13/3/2013).
Susetiawan memaparkan, dari hasil penelitian evaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan di 15 kabupaten/kota di Indonesia. Peninjauan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Indonesia diperlukan, sebab banyak pihak perlu tahu seberapa besar program pengentasan kemiskinan efektif dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Dia menilai, program pengentasan kemiskinan selama ini tidak memberi efek bagi peningkatan kualitas hidup orang miskin.
"Sementara itu, dana yang dipakai untuk program-program pengentasan kemiskinan berasal dari hutang. Sungguh tidak etis rasanya jika penanganan kemiskinan dengan hutang. Dana bersumber dari hutang mestinya diperlukan untuk meningkatkan skala usaha yang ada profitnya,” tambahnya.
Menurut Susetiawan, sebanyak 300 juta penduduk Indonesia jika mau bersama-sama melakukan, tentu tidak terjadi orang miskin. Karena sebenarnya orang miskin yang ada di dalam masyarakat selalu dihidupi oleh community-nya. “Oleh karena itu, mana sih sesungguhnya yang mau ditangani oleh negara,” ungkapnya.
Susetiawan berpendapat, penanganan kemiskinan sudah saatnya tidak lagi terpusat, namun terdesentralisasi. Desentralisasi pengentasan kemiskinan tidak hanya di permasalahan implementasi, namun termasuk pula pendataan terhadap orang miskin itu sendiri.
“Yang penting bagaimana para pengentas kemiskinan berpikir bagaimana memahami kondisi masyarakat, bukan menjadikan program kemiskinan sebagai sebuah proyek,” imbuhnya.
Namun, sejak 2004 hingga 2010, angka kemiskinan hanya turun 3,37 persen. Hal itu berarti hanya terjadi penurunan angka kemiskinan 0,56 persen per tahun.
“Ironis, jika penurunan angka kemiskinan masih berlangsung sama hingga 2015, maka perkiraan angka kemiskinan di Indonesia masih 11,08 persen. Angka ini tentu masih jauh dari target pencapaian MDGs sebesar 7,5 persen,” ujar anggota Tim Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Prof Dr Susetiawan di Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, Rabu (13/3/2013).
Susetiawan memaparkan, dari hasil penelitian evaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan di 15 kabupaten/kota di Indonesia. Peninjauan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Indonesia diperlukan, sebab banyak pihak perlu tahu seberapa besar program pengentasan kemiskinan efektif dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Dia menilai, program pengentasan kemiskinan selama ini tidak memberi efek bagi peningkatan kualitas hidup orang miskin.
"Sementara itu, dana yang dipakai untuk program-program pengentasan kemiskinan berasal dari hutang. Sungguh tidak etis rasanya jika penanganan kemiskinan dengan hutang. Dana bersumber dari hutang mestinya diperlukan untuk meningkatkan skala usaha yang ada profitnya,” tambahnya.
Menurut Susetiawan, sebanyak 300 juta penduduk Indonesia jika mau bersama-sama melakukan, tentu tidak terjadi orang miskin. Karena sebenarnya orang miskin yang ada di dalam masyarakat selalu dihidupi oleh community-nya. “Oleh karena itu, mana sih sesungguhnya yang mau ditangani oleh negara,” ungkapnya.
Susetiawan berpendapat, penanganan kemiskinan sudah saatnya tidak lagi terpusat, namun terdesentralisasi. Desentralisasi pengentasan kemiskinan tidak hanya di permasalahan implementasi, namun termasuk pula pendataan terhadap orang miskin itu sendiri.
“Yang penting bagaimana para pengentas kemiskinan berpikir bagaimana memahami kondisi masyarakat, bukan menjadikan program kemiskinan sebagai sebuah proyek,” imbuhnya.
(maf)
