Korupsi parpol sudah dilakukan secara sistemik
Rabu, 13 Maret 2013 - 14:02 WIB
Korupsi parpol sudah dilakukan secara sistemik
A
A
A
Sindonews.com - Pendanaan partai politik (Parpol) yang dihasilkan dari korupsi diakui diatur secara sistemik oleh partai dari berbagai sektor, yang mereka manfaatkan untuk meraup uang guna biaya politik partai tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja. Menurutnya, sektor yang ramai diincar oleh parpol ialah kehutanan dan pertanian.
"Korupsinya itu dilakukan secara sistemik dari hulu hingga hilir, terutama di sektor strategis seperti kehutanan, pertanian," kata Adnan dalam seminar bertemakan "Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukan Korupsi" di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).
Karena itu, dia pun tak heran jika parpol berebut menaruh perwakilannya untuk dijadikan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara langsung menangani sektor strategis tersebut.
"Besarnya sektor ini, pasti membuat parpol untuk mengikuti hegemoninya termasuk ketika pemilihan ketua di setiap BUMN atau BUMD yang strategis," ucapnya.
Dia pun menerangkan, jika atas perbuatan ini, negara tidak hanya dirugikan dengan merosotnya devisa dari sektor strategis, namun juga telah merusak alam di tanah air. "Atas hal ini membuat negara kehilangan devisa dan kerugian di sektor alam," tandasnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja. Menurutnya, sektor yang ramai diincar oleh parpol ialah kehutanan dan pertanian.
"Korupsinya itu dilakukan secara sistemik dari hulu hingga hilir, terutama di sektor strategis seperti kehutanan, pertanian," kata Adnan dalam seminar bertemakan "Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukan Korupsi" di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).
Karena itu, dia pun tak heran jika parpol berebut menaruh perwakilannya untuk dijadikan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara langsung menangani sektor strategis tersebut.
"Besarnya sektor ini, pasti membuat parpol untuk mengikuti hegemoninya termasuk ketika pemilihan ketua di setiap BUMN atau BUMD yang strategis," ucapnya.
Dia pun menerangkan, jika atas perbuatan ini, negara tidak hanya dirugikan dengan merosotnya devisa dari sektor strategis, namun juga telah merusak alam di tanah air. "Atas hal ini membuat negara kehilangan devisa dan kerugian di sektor alam," tandasnya.
(maf)
