Dapat restu SBY, non kader Demokrat jadi Ketum
Rabu, 13 Maret 2013 - 07:00 WIB
Dapat restu SBY, non kader Demokrat jadi Ketum
A
A
A
Sindonews.com - Kandidat dari luar kader Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai calon ketua umum partai itu, sudah pasti mendapatkan izin dari Ketua Majelis Tinggi partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau dari non kader tidak akan berani dia bertarung kecuali atas permintaan SBY," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (13/3/2013).
Maka itu, kata dia, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat nanti tidak akan ada lagi istilah bayi yang tidak diharapkan. Karena, partai tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
"Jadi pertarungan yang sebenarnya belum terlihat. Tapi apapun itu, siapapun yang diusung Majelis Tinggi, maka dialah yang akan jadi ketua umum (Ketum)," tandasnya.
Pada kesempatan itu dia mengatakan, saat ini dibeberapa daerah mulai terlihat adanya perbedaan antara kubu SBY dengan Anas Urbaningrum.
Sehingga, ada calon Ketum dari non kader yang diyakini menjadi calon kuat untuk meneruskan kepemimpinan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Ketum PB HMI) itu. "Faksi Anas kan sudah mulai berkurang seiring dengan masa pencaleg-kan yang semakin dekat," katanya.
Dia menambahkan, orang-orang yang dekat dengan Anas dijengal untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) periode 2014-2019. "Saya peroleh informasi mereka sudah mulai pindah ke parpol lain, karena mengetahui dirinya tidak akan ditempatkan sebagai caleg unggulan dari Demokrat karena teridentifikasi sebagai loyalis Anas," katanya.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD) Anas Urbaningrum menceritakan saat pertama kalinya menjabat sebagai Ketum dari hasil kongres di Bandung, Jawa Barat, tiga tahun silam.
Dia mengutarakan, kalau memang sejak awal kehadiran dirinya sebagai Ketum di partai berlambang mercy itu tidak diharapkan, hingga akhirnya dia mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Hambalang.
"Anas adalah bayi yang lahir dan tidak diharapkan, tentu rangkaiannya menjadi panjang dan rangkaian itu saya rasakan dan alami sebagai peristiwa politik dan organisasi di Partai Demokrat," kata Anas dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat No 7, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Februari 2013 lalu.
"Kalau dari non kader tidak akan berani dia bertarung kecuali atas permintaan SBY," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (13/3/2013).
Maka itu, kata dia, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat nanti tidak akan ada lagi istilah bayi yang tidak diharapkan. Karena, partai tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
"Jadi pertarungan yang sebenarnya belum terlihat. Tapi apapun itu, siapapun yang diusung Majelis Tinggi, maka dialah yang akan jadi ketua umum (Ketum)," tandasnya.
Pada kesempatan itu dia mengatakan, saat ini dibeberapa daerah mulai terlihat adanya perbedaan antara kubu SBY dengan Anas Urbaningrum.
Sehingga, ada calon Ketum dari non kader yang diyakini menjadi calon kuat untuk meneruskan kepemimpinan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Ketum PB HMI) itu. "Faksi Anas kan sudah mulai berkurang seiring dengan masa pencaleg-kan yang semakin dekat," katanya.
Dia menambahkan, orang-orang yang dekat dengan Anas dijengal untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) periode 2014-2019. "Saya peroleh informasi mereka sudah mulai pindah ke parpol lain, karena mengetahui dirinya tidak akan ditempatkan sebagai caleg unggulan dari Demokrat karena teridentifikasi sebagai loyalis Anas," katanya.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD) Anas Urbaningrum menceritakan saat pertama kalinya menjabat sebagai Ketum dari hasil kongres di Bandung, Jawa Barat, tiga tahun silam.
Dia mengutarakan, kalau memang sejak awal kehadiran dirinya sebagai Ketum di partai berlambang mercy itu tidak diharapkan, hingga akhirnya dia mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Hambalang.
"Anas adalah bayi yang lahir dan tidak diharapkan, tentu rangkaiannya menjadi panjang dan rangkaian itu saya rasakan dan alami sebagai peristiwa politik dan organisasi di Partai Demokrat," kata Anas dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat No 7, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Februari 2013 lalu.
(mhd)
