SBY saksikan MoU tentang reformasi kelola hutan
SBY saksikan MoU tentang reformasi kelola hutan
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), aksi bersama tentang reformasi tata kelola sektor kehutanan di Istana Negara.
Nota kesepahaman itu ditandatangani secara bergantian oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamduddin, Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Lalu, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alijahbana, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, serta Kepala Badan Informasi Geospasial dan Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah.
Dalam sambutannya, Presiden SBY menghargai inisiatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam MoU tersebut. SBY juga meminta semua Kementerian melakukan aksi nyata setelah meneken MoU tersebut.
"Saya berharap penandatangan MoU tadi benar-benar dilaksanakan bukan hanya di kementerian, tapi di seluruh Indonesia," ujar SBY di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Hadir pula dalam acara nota kesepahaman itu, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto serta Wakil Presiden Boediono.
SBY juga meminta agar Ketua KPK dan pimpinan UKP4 intensif mengawasi pelaksanaan MoU tersebut.
Nota kesepahaman itu ditandatangani secara bergantian oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamduddin, Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Lalu, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alijahbana, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, serta Kepala Badan Informasi Geospasial dan Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah.
Dalam sambutannya, Presiden SBY menghargai inisiatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam MoU tersebut. SBY juga meminta semua Kementerian melakukan aksi nyata setelah meneken MoU tersebut.
"Saya berharap penandatangan MoU tadi benar-benar dilaksanakan bukan hanya di kementerian, tapi di seluruh Indonesia," ujar SBY di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Hadir pula dalam acara nota kesepahaman itu, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto serta Wakil Presiden Boediono.
SBY juga meminta agar Ketua KPK dan pimpinan UKP4 intensif mengawasi pelaksanaan MoU tersebut.
(maf)
Explore More