FORMAPPI: Menteri Amir terjebak konflik kepentingan
FORMAPPI: Menteri Amir terjebak konflik kepentingan
A
A
A
Sindonews.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus menilai Amir Syamsuddin selaku Menkum HAM telah terjebak dalam konflik kepentingan. Menggunakan posisinya, Amir dianggap telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan Partai Demokrat.
"Selaku Menkum HAM, Amir terjebak dalam konflik kepentingan jika dia berusaha mencari peluang khusus untuk membela partainya dan pada saat yang sama, dia adalah seorang menteri yang bukan hanya bekerja demi Partai Demokrat semata," ujar Lucius kepada Sindonews melalui pesan singkat, Selasa (5/3/2013).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika permintaan Amir Syamsuddin direspons oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan membuat peraturan khusus bisa dianggap lembaga penyelenggara pemilu itu telah kode etik.
"Jadi menurut saya, permintaan Amir terlalu berlebihan. Dia juga terjebak dalam konflik kepentingan yang akhirnya mengurangi bobot usulannya," katanya.
Dirinya menambahkan, bahwa terobosan hukum yang diharapkan dari seorang Menkumham jelas bukan terobosan partisan seperti itu.
Sekadar informasi, Menkum HAM Amir Syamsudin meminta agar ada dispensasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar diberikan dispensasi bagi partai yang memiliki kekosongan kursi jabatan ketua umum seperti yang dialami partainya sekarang. Ia meminta dispensasi agar partai yang tidak memiliki ketua umum dapat digantikan dengan majelis tinggi untuk penandatanganan DCS peserta Pemilu 2014.
Permintaan dispensasi itu disampaikan politikus senior Partai Demokrat itu kepada pers seusai pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 2 Maret 2013.
"Saya kira KPU pun menyadari bahwa seharusnya ada aturan-aturan yang mereka bisa buat sesuai keperluan yang ada. Tidak mungkin situasi kekosongan hukum terjadi dan semua diam berpangku tangan," katanya.
"Selaku Menkum HAM, Amir terjebak dalam konflik kepentingan jika dia berusaha mencari peluang khusus untuk membela partainya dan pada saat yang sama, dia adalah seorang menteri yang bukan hanya bekerja demi Partai Demokrat semata," ujar Lucius kepada Sindonews melalui pesan singkat, Selasa (5/3/2013).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika permintaan Amir Syamsuddin direspons oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan membuat peraturan khusus bisa dianggap lembaga penyelenggara pemilu itu telah kode etik.
"Jadi menurut saya, permintaan Amir terlalu berlebihan. Dia juga terjebak dalam konflik kepentingan yang akhirnya mengurangi bobot usulannya," katanya.
Dirinya menambahkan, bahwa terobosan hukum yang diharapkan dari seorang Menkumham jelas bukan terobosan partisan seperti itu.
Sekadar informasi, Menkum HAM Amir Syamsudin meminta agar ada dispensasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar diberikan dispensasi bagi partai yang memiliki kekosongan kursi jabatan ketua umum seperti yang dialami partainya sekarang. Ia meminta dispensasi agar partai yang tidak memiliki ketua umum dapat digantikan dengan majelis tinggi untuk penandatanganan DCS peserta Pemilu 2014.
Permintaan dispensasi itu disampaikan politikus senior Partai Demokrat itu kepada pers seusai pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 2 Maret 2013.
"Saya kira KPU pun menyadari bahwa seharusnya ada aturan-aturan yang mereka bisa buat sesuai keperluan yang ada. Tidak mungkin situasi kekosongan hukum terjadi dan semua diam berpangku tangan," katanya.
(kri)
Explore More