Ketum Demokrat harus seratus persen urus partai
Sabtu, 02 Maret 2013 - 18:58 WIB
Ketum Demokrat harus seratus persen urus partai
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat belum akan membahas soal Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat pengganti Anas Urbaningrum.
Demokrat menilai, ada yang hal yang lebih penting lagi daripada harus menggelar KLB ini. Hal yang saat ini dipikirkan adalah regulasi yang mengatur tanda tangan untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif ketika ketum kosong.
Menurut Sekrataris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsudin, menggelar KLB itu mudah asalkan semua pengurus menyepakati kriteria ketum.
Menurutnya, DPD berharap ketum terpilih nanti harus bisa konsentrasi total mengurusi partai. "Harapan dari para DPD kriteria yang akan memimpin partai kita ke depan adalah orang yang seratus persen hanya mengurus partai, sampai kepada masa akhir 2015," ujarnya.
Ketika ditanya apakah ketua umum baru akan ditunjuk oleh Majelis Tinggi, Amir mengatakan, yang terpenting menetapkan kriteria calon tersebut lebih dahulu.
"Itu kriterianya dulu, jadi tidak bisa orang-orang yang umpamanya merangkap jabatan. Khusus nanti dia hanya memikirkan mengelola partai semata," pungkasnya.
Demokrat menilai, ada yang hal yang lebih penting lagi daripada harus menggelar KLB ini. Hal yang saat ini dipikirkan adalah regulasi yang mengatur tanda tangan untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif ketika ketum kosong.
Menurut Sekrataris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsudin, menggelar KLB itu mudah asalkan semua pengurus menyepakati kriteria ketum.
Menurutnya, DPD berharap ketum terpilih nanti harus bisa konsentrasi total mengurusi partai. "Harapan dari para DPD kriteria yang akan memimpin partai kita ke depan adalah orang yang seratus persen hanya mengurus partai, sampai kepada masa akhir 2015," ujarnya.
Ketika ditanya apakah ketua umum baru akan ditunjuk oleh Majelis Tinggi, Amir mengatakan, yang terpenting menetapkan kriteria calon tersebut lebih dahulu.
"Itu kriterianya dulu, jadi tidak bisa orang-orang yang umpamanya merangkap jabatan. Khusus nanti dia hanya memikirkan mengelola partai semata," pungkasnya.
(lns)
