Kemana pengurus DPP Demokrat saat Anas mundur?

Sindonews.com - Setelah menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anas Urbaningrum memilih mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, Sabtu (23/2/2013).

Dalam keterangan persnya, Anas tidak tampak didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan pengurus DPP Partai Demokrat. Anas hanya tampak didampingi para loyalisnya dan beberapa anggota DPR semisal, Saan Musthopa, Gede Pasek Suardika dan Umar Arsal.

Menanggapi hal itu, Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan berdalih, para pengurus DPP Partai Demokrat mungkin memiliki agenda masing-masing sehingga tidak bisa mendampingi Anas Urbaningrum.

"Saya sedang ada kegiatan di Medan, kalau kesibukan anggota yang lain saya tidak tahu. Pernyataan mundur merupakan domain pribadi Pak Anas," ujar Ramadhan saat dikonfirmasi Sindonews, Minggu (24/2/2013).

Meski kursi Ketua Umum Partai Demokrat ditinggal oleh Anas, kata Ramadhan, partai berlambang mercy ini tetap solid. ia pun menepis tudingan bahwa partainya akan terpecah setelah mundurnya Anas.

"Yang jelas sampai saat ini Partai Demokrat tetap solid dan kompak," ujar Anggota Komisi I DPR ini.

Sebelumnya, Anas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ini tidak lepas dari penetapan status tersangka dirinya oleh KPK dalam dugaan kasus proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor.

"Karena saya sudah punya status hukum sebagai tersangka, meskipun saya yakin posisi saya sebagai tersangka lebih karena faktor non hukum yang saya yakini, tetapi saya punya standar etik pribadi," kata Anas dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat No 7, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2013).

"Standar etik pribadi saya, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi ini soal standar etik, standar etik pribadi saya alhamdulillah cocok dengan pakta integritas yang diterapkan di Partai Demokrat."

"Saya sendiri sudah tandatanganin pakta integritas. Dengan atau tanpa pakta integritas, standar etik saya merasakan hal yang sama saya berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat," kata Anas.