Pengadilan HAM dituding sarat kepentingan politik

Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menduga wacana pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAm) hanya demi kepentingan politik kelompok tertentu menjelang 2014 nanti.

"Settingnya bisa macam-macam, bisa pilpres, konflik politik dan macam-macam. Kalau kita lihat perkembangan di Indonesia nampaknya instrumen hukum bisa digunakan untuk politik," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Ketika ditanyakan, apakah ada kemungkinan hanya untuk menjegal calon presiden tertentu? Ketua Komisi I itu tidak membantahnya. "Bukan hanya tercium bahkan tertelan," kata dia.

Menurut Mahfudz, bangsa ini mempunyai banyak masalah karena itu harus ada perioritas penyelesaian. Ia berpendapat, untuk kasus HAM di masa lalu perlu rekonsiliasasi melalui komisi kebenaran.

"Pengadilan HAM jalan terakhir. Ini bukan prioritas, sangat mungkin untuk memicu konflik baru," pungkasnya.