Pramono tidak setuju DPR dapat uang pensiun
Kamis, 21 Februari 2013 - 16:57 WIB
Pramono tidak setuju DPR dapat uang pensiun
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengaku tidak mengetahui besaran uang pensiun bagi anggota DPR. Dia menilai DPR sebagai lembaga politik tidak perlu ada uang pensiun.
Hal itu dia katakan, karena menjadi anggota DPR sekaligus politikus, dilakukan semata-mata hanya mengabdi untuk kepentingan rakyat.
"Karena lembaga politik, saya anggap tidak perlu (uang pensiun)," ujar Pramono saat diskusi dialektika demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, menjadi politikus merupakan bagian dari konsekuensi politik. Sehingga menjadi anggota DPR semata-mata hanya pengabdian kepada negara.
"Saya tegas katakan itu, dan pilihan politik saya tidak perlu (ada uang pensiun), kalau transfer kepada rekening saya, akan saya cek dulu," ucapnya.
Menurutnya, jika uang pensiun anggota DPR mau disetop, maka perlu revisi Undang-undang (UU), pasalnya hal ini tidak bisa diselsaikan hanya lewat statemen. "Kalau masih ada UU yang mengatur itu, mau saya bilang seribu kalipun, akan tetap keluar," pungkasnya.
Hal itu dia katakan, karena menjadi anggota DPR sekaligus politikus, dilakukan semata-mata hanya mengabdi untuk kepentingan rakyat.
"Karena lembaga politik, saya anggap tidak perlu (uang pensiun)," ujar Pramono saat diskusi dialektika demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, menjadi politikus merupakan bagian dari konsekuensi politik. Sehingga menjadi anggota DPR semata-mata hanya pengabdian kepada negara.
"Saya tegas katakan itu, dan pilihan politik saya tidak perlu (ada uang pensiun), kalau transfer kepada rekening saya, akan saya cek dulu," ucapnya.
Menurutnya, jika uang pensiun anggota DPR mau disetop, maka perlu revisi Undang-undang (UU), pasalnya hal ini tidak bisa diselsaikan hanya lewat statemen. "Kalau masih ada UU yang mengatur itu, mau saya bilang seribu kalipun, akan tetap keluar," pungkasnya.
(maf)
