Kenaikan gaji tak meminimalisir korupsi

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menaikkan gaji para kepala daerah seperti gubernur, wali kota, atau bupati. Hal itu dinilai SBY tidak pro rakyat, yang hanya memikirkan pejabat.

"SBY tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, dan kenaikan gaji tidak meminimalisir korupsi. Tapi hanya tambah kaya (pejabat) saja," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi kepada Sindonews, Kamis (21/2/2013).

Sebelumnya, Presiden SBY mengaku setuju, jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan.

Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2013.

"Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," ujar SBY menanggapi permintaan Ketua Apkasi, Isran Noor.

SBY mengakui, sebenarnya mengenai upaya menaikkan gaji kepala daerah ini, sudah menugasi Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang dikoordinasikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono.

"Bikin dengan tepat, sandingkan dengan yang lain-lain, karena dalam jangkauan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) kita, maka segera diimplementasikan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan," ucap SBY.