Pelayanan kesehatan di DIY belum dukung BPJS
Rabu, 20 Februari 2013 - 17:22 WIB
Pelayanan kesehatan di DIY belum dukung BPJS
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) mulai diterapkan pad awal 2014 mendatang. Namun, dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia masih banyak yang harus disempurnakan, termasuk pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ketua Annual Scientific Meeting (ASM) 2013 Fakultas Kedokteran UGM Budi Mulyono menyampaikan, pelaksanakan BPJS sendiri tentu menuntut kesiapan tiap layanan kesehatan baik tingkat puskesmas maupun rumah sakit (RS).
"Dan kami akui, mensinkronkan antara pelayanan dan pembiayaan kesehatan tidaklah mudah, apalagi harus disesuaikan dengan aturan BPJS. Namun bagi RSUP Dr Sardjito yang menjadi rujukan paripurna pelayanan kesehatan, hal ini sudah menjadi kebiasaan," katanyakepada wartawan di DIY, Jawa Tengah, Rabu (20/2/2013).
Budi menuturkan, RSUP Dr Sardjito sendiri telah melayani kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sejak 2004 lalu. Pelayanan biaya ringan tersebut, sudah dilakukan sejak pemerintah memberikan subsidi untuk pembiayaan kesehatan.
"Namun dalam pembuatan paket tersebut, kendali mutu harus dipertahankan dan kendali biaya harus dapat diminimalisir. Masing-masing RS tentu sudah memiliki perhitungan unit cost tiap tahunnya," kata mantan Direktur RSUP Dr Sardjito ini.
Lebih lanjut, katanya, selisih pembiayaan dari tingkat 2 ke tingkat 3 itulah yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menutupi kekurangannya. Apalagi, semua kebutuhan pelayanan kesehatan seperti SDM dan fasilitas tentu membutuhkan cost.
Dengan begitu masyarakat menikmati layanan kesehatan lebih baik daripada yang mereka bayarkan. Namun demikian, sebagai pihak penyedia pelayanan kesehatan, RSUP Dr Sardjito bersama FK UGM dan RS Akademik UGM berupaya meningkatkan kualitas.
"Untuk RSUP Dr Sardjito memang mendapat subsidi dari pemerintah. Namun kami sendiri berupaya untuk terus memperbaiki dan menambah fasilitas secara bertahap guna menunjang pelaksanaan BPJS nantinya," imbuhnya.
Diungkapkan Budi, pelaksanaan BPJS sendiri harus disinergikan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang sudah berjalan saat ini.
Karenanya, pada pelaksanaan Annual Scintific Meeting (ASM) 2013 sebagai kegiatan rangkaian Dies Natalis ke-67 FK UGM, pihaknya fokus membahas sinergi kedua sistem penjaminan kesehatan tersebut dengan implementasinya pada RS Pendidikan.
Ketua Annual Scientific Meeting (ASM) 2013 Fakultas Kedokteran UGM Budi Mulyono menyampaikan, pelaksanakan BPJS sendiri tentu menuntut kesiapan tiap layanan kesehatan baik tingkat puskesmas maupun rumah sakit (RS).
"Dan kami akui, mensinkronkan antara pelayanan dan pembiayaan kesehatan tidaklah mudah, apalagi harus disesuaikan dengan aturan BPJS. Namun bagi RSUP Dr Sardjito yang menjadi rujukan paripurna pelayanan kesehatan, hal ini sudah menjadi kebiasaan," katanyakepada wartawan di DIY, Jawa Tengah, Rabu (20/2/2013).
Budi menuturkan, RSUP Dr Sardjito sendiri telah melayani kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sejak 2004 lalu. Pelayanan biaya ringan tersebut, sudah dilakukan sejak pemerintah memberikan subsidi untuk pembiayaan kesehatan.
"Namun dalam pembuatan paket tersebut, kendali mutu harus dipertahankan dan kendali biaya harus dapat diminimalisir. Masing-masing RS tentu sudah memiliki perhitungan unit cost tiap tahunnya," kata mantan Direktur RSUP Dr Sardjito ini.
Lebih lanjut, katanya, selisih pembiayaan dari tingkat 2 ke tingkat 3 itulah yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menutupi kekurangannya. Apalagi, semua kebutuhan pelayanan kesehatan seperti SDM dan fasilitas tentu membutuhkan cost.
Dengan begitu masyarakat menikmati layanan kesehatan lebih baik daripada yang mereka bayarkan. Namun demikian, sebagai pihak penyedia pelayanan kesehatan, RSUP Dr Sardjito bersama FK UGM dan RS Akademik UGM berupaya meningkatkan kualitas.
"Untuk RSUP Dr Sardjito memang mendapat subsidi dari pemerintah. Namun kami sendiri berupaya untuk terus memperbaiki dan menambah fasilitas secara bertahap guna menunjang pelaksanaan BPJS nantinya," imbuhnya.
Diungkapkan Budi, pelaksanaan BPJS sendiri harus disinergikan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang sudah berjalan saat ini.
Karenanya, pada pelaksanaan Annual Scintific Meeting (ASM) 2013 sebagai kegiatan rangkaian Dies Natalis ke-67 FK UGM, pihaknya fokus membahas sinergi kedua sistem penjaminan kesehatan tersebut dengan implementasinya pada RS Pendidikan.
(mhd)
