MPR kritisi kinerja DPR
Rabu, 20 Februari 2013 - 16:52 WIB
MPR kritisi kinerja DPR
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lukman Hakim mengatakan, hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menjalankan tiga tugas utamanya secara maksimal.
Diketahui, DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
"Saya liat DPR tidak kuat-kuat amat, tiga fungsi mereka seperti legislasi, pengawasan, dan anggaran belum kuat-kuat amat mereka jalankan," ucapnya dalam diskusi Empat Pilar dengan tema "Parpol dari, oleh, untuk (si) apa?" di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).
Lukman mencontohkan, kalau DPR sebagai lembaga pengawasan hingga saat ini belum terlalu berani mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena itu, menurutnya rapat kerja (Raker) yang dikerjakan bersama pemerintah hanya omong-kosong.
"Karena apa, kita lihat dari pengawasan. Sekeras-kerasnya DPR melakukan pengawasan, tetapi pemerintah jalan sendiri, dan pemerintah tidak melakukan pengawasan juga, mereka kalau raker hanya ngomong-ngomong saja," cetusnya.
Dia meyakini, kinerja DPR yang terlihat seperti pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun, dikarenakan kalau tidak disetujui pemerintah tetap bisa menggunakan anggaran sebelumnya.
"Salah satu yang berjalan menurut saya ialah anggaran, karena RAPBN harus disesuaikan. Karena tidak mungkin jika DPR tidak menjalankan, karena pemerintah bisa menggunakan anggaran tahun lalu," tandasnya.
Diketahui, DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
"Saya liat DPR tidak kuat-kuat amat, tiga fungsi mereka seperti legislasi, pengawasan, dan anggaran belum kuat-kuat amat mereka jalankan," ucapnya dalam diskusi Empat Pilar dengan tema "Parpol dari, oleh, untuk (si) apa?" di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).
Lukman mencontohkan, kalau DPR sebagai lembaga pengawasan hingga saat ini belum terlalu berani mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena itu, menurutnya rapat kerja (Raker) yang dikerjakan bersama pemerintah hanya omong-kosong.
"Karena apa, kita lihat dari pengawasan. Sekeras-kerasnya DPR melakukan pengawasan, tetapi pemerintah jalan sendiri, dan pemerintah tidak melakukan pengawasan juga, mereka kalau raker hanya ngomong-ngomong saja," cetusnya.
Dia meyakini, kinerja DPR yang terlihat seperti pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun, dikarenakan kalau tidak disetujui pemerintah tetap bisa menggunakan anggaran sebelumnya.
"Salah satu yang berjalan menurut saya ialah anggaran, karena RAPBN harus disesuaikan. Karena tidak mungkin jika DPR tidak menjalankan, karena pemerintah bisa menggunakan anggaran tahun lalu," tandasnya.
(maf)
