Hitam putihnya Anas ada di tangan KPK
Jum'at, 15 Februari 2013 - 20:26 WIB
Hitam putihnya Anas ada di tangan KPK
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus hati-hati dalam menetapkan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di kasus Hambalang.
Pasalnya, jika tidak dengan perhitungan dan fakta yang cermat, penetapan status Anas, justru akan menjadi bola panas bagi lembaga antikorupsi ini dan bisa melebar kemana-mana.
“Akhirnya KPK menjadi pusat fait accompli kekuasaan. Semua diminta menunggu keputusan KPK sehingga hitam putihnya Anas Urbaningrum ada di tangan KPK sekarang,“ katanya, saat dihubungi Sindonews, Jumat (15/2/2013).
Siti mengungkapkan, ada kesan, bahwa di KPK ada dorongan atau menyegerakan penanganan kasus Anas. Hal itu terungkap oleh komentar yang diucapkan beberapa petinggi Partai Demokrat, sampai pada Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bagi KPK ini bisa jadi hal yang merupakan dilema, karena membuatnya terkesan kurang independen,“ imbuhnya.
Siti pun juga menyayangkan, karena dalam prakteknya penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan sesuai harapan. “Upaya penegakan hukum di Indonesia senantiasa menghadapi paradoks dan berstandar ganda, satu sisi ingin ditegakkan, tapi di sisi lain dipolitisasi,“ ungkapnya.
Ditambahkan Siti, tarik-menarik kepentingan politik acapkali memasuki arena hukum, sehingga membuat penegakan hukum menjadi setengah hati dan tak kunjung terbukti.
“Politik menjadi panglima dan hukum dikebawahkan, hasilnya adalah masyarakat tidak memiliki kepastian hukum dan pelanggaran terhadap hukum akan terus berlangsung,“ pungkasnya.
Pasalnya, jika tidak dengan perhitungan dan fakta yang cermat, penetapan status Anas, justru akan menjadi bola panas bagi lembaga antikorupsi ini dan bisa melebar kemana-mana.
“Akhirnya KPK menjadi pusat fait accompli kekuasaan. Semua diminta menunggu keputusan KPK sehingga hitam putihnya Anas Urbaningrum ada di tangan KPK sekarang,“ katanya, saat dihubungi Sindonews, Jumat (15/2/2013).
Siti mengungkapkan, ada kesan, bahwa di KPK ada dorongan atau menyegerakan penanganan kasus Anas. Hal itu terungkap oleh komentar yang diucapkan beberapa petinggi Partai Demokrat, sampai pada Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bagi KPK ini bisa jadi hal yang merupakan dilema, karena membuatnya terkesan kurang independen,“ imbuhnya.
Siti pun juga menyayangkan, karena dalam prakteknya penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan sesuai harapan. “Upaya penegakan hukum di Indonesia senantiasa menghadapi paradoks dan berstandar ganda, satu sisi ingin ditegakkan, tapi di sisi lain dipolitisasi,“ ungkapnya.
Ditambahkan Siti, tarik-menarik kepentingan politik acapkali memasuki arena hukum, sehingga membuat penegakan hukum menjadi setengah hati dan tak kunjung terbukti.
“Politik menjadi panglima dan hukum dikebawahkan, hasilnya adalah masyarakat tidak memiliki kepastian hukum dan pelanggaran terhadap hukum akan terus berlangsung,“ pungkasnya.
(maf)
