Ulil akui usulkan Anas dinonaktifkan
Jum'at, 15 Februari 2013 - 18:04 WIB
Ulil akui usulkan Anas dinonaktifkan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla mengakui, jika dirinya sempat mengusulkan agar Anas Urbaningrum dinonaktifkan dari Ketua Umum Partai Demokrat.
"Saya mengusulkan memang, perlunya menonaktifkan Anas untuk konsentrasi (Permasalahan hukum di KPK)," ujarnya saat jumpa pers tentang Pemulihan Partai Demokrat, di daerah Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2013).
Menurutnya, hal itu diusulkan, karena sesuai dengan delapan butir penyelamatan Partai Demokrat yang telah diungkapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2013 lalu.
"Ini sesuai dengan butir dari 6 atau 7 dalam delapan butir itu. Melanjutkan butir itu, maka Mas Anas harus konsentrasi mengurus masalah dugaan korupsi (Hambalang). Kemudian, kita membutuhkan figur baru. Kalau nanti belakangan Mas Anas terbukti bebas dari dugaan korupsi. Maka partai wajib memulihkan reputasi beliau (Anas)," ungkapnya.
Seperti diketahui, berikut delapan butir penyelamatan partai yang diungkapkan SBY di kediamannya, pada Jumat 8 Februari 2013 lalu :
1. Ketua Majelis Tinggi bertugas berwenang dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai.
2. Segala keputusan kebijakan dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Tinggi Partai. Ketua Majelis tinggi partai mengambil keputusan dan arahan penting yang strategis.
3. Elemen-elemen utama partai, utamanya Fraksi Demokrat di DPR beserta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berada dalam kendali dan bertanggungjawab kepada kepada Majelis Tinggi sesuai hierarki partai.
4. Majelis Pembina melakukan penataan organisasi partai untuk meningkatkan kredibilitas partai.
5. Keputusan Majelis Tinggi mutlak dijalankan dan yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas. Termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai Demokrat sekarang ini dan atau yang tidak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi, disilahkan meninggalkan partai dan diucapkan terima kasih dan diisi dengan pejabat partai yang baru.
6. Penertiban partai Majelis Tinggi berakhir setelah nama baik dan kondisi partai kembali pulih dan normal.
7. Kepada Ketum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjaga wakil Majelis Tinggi, sementara SBY memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan pentaan partai ini. SBY berikan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum.
8. Dengan ridho Allah SWT, Partai Demokrat melakukan penataan dan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif dulu, baru melakukan ikhtiar untuk pembersihan pada Pemilu 2014 mendatang.
"Saya mengusulkan memang, perlunya menonaktifkan Anas untuk konsentrasi (Permasalahan hukum di KPK)," ujarnya saat jumpa pers tentang Pemulihan Partai Demokrat, di daerah Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2013).
Menurutnya, hal itu diusulkan, karena sesuai dengan delapan butir penyelamatan Partai Demokrat yang telah diungkapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2013 lalu.
"Ini sesuai dengan butir dari 6 atau 7 dalam delapan butir itu. Melanjutkan butir itu, maka Mas Anas harus konsentrasi mengurus masalah dugaan korupsi (Hambalang). Kemudian, kita membutuhkan figur baru. Kalau nanti belakangan Mas Anas terbukti bebas dari dugaan korupsi. Maka partai wajib memulihkan reputasi beliau (Anas)," ungkapnya.
Seperti diketahui, berikut delapan butir penyelamatan partai yang diungkapkan SBY di kediamannya, pada Jumat 8 Februari 2013 lalu :
1. Ketua Majelis Tinggi bertugas berwenang dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai.
2. Segala keputusan kebijakan dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Tinggi Partai. Ketua Majelis tinggi partai mengambil keputusan dan arahan penting yang strategis.
3. Elemen-elemen utama partai, utamanya Fraksi Demokrat di DPR beserta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berada dalam kendali dan bertanggungjawab kepada kepada Majelis Tinggi sesuai hierarki partai.
4. Majelis Pembina melakukan penataan organisasi partai untuk meningkatkan kredibilitas partai.
5. Keputusan Majelis Tinggi mutlak dijalankan dan yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas. Termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai Demokrat sekarang ini dan atau yang tidak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi, disilahkan meninggalkan partai dan diucapkan terima kasih dan diisi dengan pejabat partai yang baru.
6. Penertiban partai Majelis Tinggi berakhir setelah nama baik dan kondisi partai kembali pulih dan normal.
7. Kepada Ketum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjaga wakil Majelis Tinggi, sementara SBY memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan pentaan partai ini. SBY berikan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum.
8. Dengan ridho Allah SWT, Partai Demokrat melakukan penataan dan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif dulu, baru melakukan ikhtiar untuk pembersihan pada Pemilu 2014 mendatang.
(maf)
