Surat ini tanda Anas dilucuti
Jum'at, 15 Februari 2013 - 14:36 WIB
Surat ini tanda Anas dilucuti
A
A
A
Sindonews.com - Kewenangan yang dimiliki Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sedikit demi sedikit mulai berkurang. Hal itu bisa dilihat dengan munculnya surat undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat yang akan digelar Minggu 17 Februari 2013.
Dalam surat Rapimnas tersebut, tidak ada nama Anas yang ikut menandatangani surat tersebut. Dari tanda tangan yang ada, hanya Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Jero Wacik, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.
Keluarnya surat tersebut tertulis Kamis 14 Februari 2013. Sedangkan isi tulisan surat tersebut menggunakan kop surat Majelis Tinggi Partai Demokrat, disertai dengan logo Partai Demokrat, diperoleh dari salah seorang pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat, Jumat (15/2/2013).
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi kesempatan kepada Anas Urbaningrum diminta untuk fokus menghadapi masalah hukum dalam dugaan korupsi Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, SBY bakal memimpin langsung upaya pembenahan di internal Partai Demokrat.
"Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tetap menjadi wakil ketua Majelis Partai, sementara saya memimpin langsung gerakan pembersihan dan penertiban Partai Demokrat ini," kata SBY saat jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2013, malam.
SBY berharap keadilan benar-benar dapat ditegakkan dalam penanganan kasus Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum. Dia menegaskan tim hukum Partai Demokrat siap untuk memberikan bantuan hukum kepada Anas.
"Memberi kesempatan kepada saudara Anas untuk lebih memfokuskan diri terhadap dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK," lanjutnya.
Dalam surat Rapimnas tersebut, tidak ada nama Anas yang ikut menandatangani surat tersebut. Dari tanda tangan yang ada, hanya Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Jero Wacik, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.
Keluarnya surat tersebut tertulis Kamis 14 Februari 2013. Sedangkan isi tulisan surat tersebut menggunakan kop surat Majelis Tinggi Partai Demokrat, disertai dengan logo Partai Demokrat, diperoleh dari salah seorang pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat, Jumat (15/2/2013).
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi kesempatan kepada Anas Urbaningrum diminta untuk fokus menghadapi masalah hukum dalam dugaan korupsi Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, SBY bakal memimpin langsung upaya pembenahan di internal Partai Demokrat.
"Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tetap menjadi wakil ketua Majelis Partai, sementara saya memimpin langsung gerakan pembersihan dan penertiban Partai Demokrat ini," kata SBY saat jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2013, malam.
SBY berharap keadilan benar-benar dapat ditegakkan dalam penanganan kasus Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum. Dia menegaskan tim hukum Partai Demokrat siap untuk memberikan bantuan hukum kepada Anas.
"Memberi kesempatan kepada saudara Anas untuk lebih memfokuskan diri terhadap dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK," lanjutnya.
(maf)
