Simpatisan Demokrat galau dengan sikap SBY
Selasa, 12 Februari 2013 - 12:32 WIB
Simpatisan Demokrat galau dengan sikap SBY
A
A
A
Sindonews.com – Pria asal Sumatera Utara (Sumut) Gandi Parapat mengaku heran terhadap sikap politik Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gandi sendiri mengaku sebagai simpatisan partai binaan SBY itu.
Presiden SBY seharusnya lebih mengutamakan tugasnya sebagai kepala negara. Bukan sebaliknya, mengutamakan tugasnya di partai.
"Saya heran melihat situasi seperti itu, kok seperti ini seorang Presiden. Ada tugas utama menyangkut negara, kok jadi diutamakan masalah partai," ungkap Gandi di kediaman Anas, Jl. Teluk Semangka, No 47, Komplek TNI AL, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (12/2/2013).
Pada kesempatan itu, dia juga mengungkapkan kegalauannya terhadap sikap SBY itu. Seharusnya, usai melakukan kunjungan ke luar negeri, Presiden SBY memberikan laporan ke publik terhadap hasil lawatannya ke beberapa negara itu.
"Pulang dari sana malah memfokuskan masalah partai. Kenapa tidak situasi negara yang dibicarakan?” tukasnya.
Dia menambahkan, masalah hukum yang diduga melibatkan Anas tak perlu dipaksakan. Pasalnya, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan alat bukti yang menyatakan Anas terlibat dalam persoalan korupsi.
"Masalah proses hukum kita dukung aparat hukum menuntaskan proses hukum di Indonesia ini. Kalau ada seseorang suruh menangkap, kenapa harus didorong-dorong dan ada unsur pemaksaan untuk menjerat Anas," imbuhnya.
Presiden SBY seharusnya lebih mengutamakan tugasnya sebagai kepala negara. Bukan sebaliknya, mengutamakan tugasnya di partai.
"Saya heran melihat situasi seperti itu, kok seperti ini seorang Presiden. Ada tugas utama menyangkut negara, kok jadi diutamakan masalah partai," ungkap Gandi di kediaman Anas, Jl. Teluk Semangka, No 47, Komplek TNI AL, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (12/2/2013).
Pada kesempatan itu, dia juga mengungkapkan kegalauannya terhadap sikap SBY itu. Seharusnya, usai melakukan kunjungan ke luar negeri, Presiden SBY memberikan laporan ke publik terhadap hasil lawatannya ke beberapa negara itu.
"Pulang dari sana malah memfokuskan masalah partai. Kenapa tidak situasi negara yang dibicarakan?” tukasnya.
Dia menambahkan, masalah hukum yang diduga melibatkan Anas tak perlu dipaksakan. Pasalnya, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan alat bukti yang menyatakan Anas terlibat dalam persoalan korupsi.
"Masalah proses hukum kita dukung aparat hukum menuntaskan proses hukum di Indonesia ini. Kalau ada seseorang suruh menangkap, kenapa harus didorong-dorong dan ada unsur pemaksaan untuk menjerat Anas," imbuhnya.
(kur)
