IPW desak Kapolri bereskan mafia di tubuh Polri
Senin, 11 Februari 2013 - 09:07 WIB
IPW desak Kapolri bereskan mafia di tubuh Polri
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Timur Pradopo segera membatalkan proyek-proyek yang tidak bermanfaat bagi kinerja kepolisian.
"Berkaitan dengan itu IPW mendesak Kapolri segera membatalkannya dan membuat proyek-proyek yang lebih masuk akal dan benar-benar dibutuhkan jajaran bawah Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran pernya yang diterima Sindonews, Senin (11/2/2013).
Dia juga mengatakan, Timur Pradopo bersikap serius membersihkan aksi para mafia proyek di tubuh institusinya. Jika tidak, triliunan rupiah anggaran proyek pengadaan di Polri tidak akan bermanfaat bagi kepentingan tugas-tugas jajaran bawah kepolisian.
Kata dia, mafia proyek di Polri terdiri dari pengusaha bermasalah yang pernah diblack list Polri yang berkolusi dgn sejumlah oknum, baik dieksekutif maupun legislatif.
"Saat ini para mafia proyek makin agresif bermanuver. Sebab di Polri cukup banyak proyek pengadaan, baik melalui APBN maupun non APBN. Pemerintah mberikan dana yg besar untuk mendukung tugas2 Polri menjelang Pemilu dan Pilpres 2014," katanya.
Dia menuturkan, tragisnya proyek-proyek yang dirancang cendrung tidak berkaitan untuk mendukung tugas Polri dalam mengamankan Pemilu dan Pilpres, seperti paket pengadaan 20 ekor kuda senilai Rp10 miliar, pengadaan kapal dan senjatanya Rp85 miliar, paket pengadaan 90 ekor anjing senilai Rp18 miliar serta paket peralatan pengindraan dan penegakan hukum senilai Rp606 miliar.
Seluruh proyek tersebut mengedepankan produk luar negeri. Padahal Presiden SBY selalu mengatakan jajaran pemerintah harus melakukan penghematan dan proyek2 alutsista harus mengedepankan produk-produk industri dalam negeri.
"Tapi faktanya elit-elit Polri tetap saja mengedepankan barang-barang dari luar negeri," tandasnya.
"Berkaitan dengan itu IPW mendesak Kapolri segera membatalkannya dan membuat proyek-proyek yang lebih masuk akal dan benar-benar dibutuhkan jajaran bawah Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran pernya yang diterima Sindonews, Senin (11/2/2013).
Dia juga mengatakan, Timur Pradopo bersikap serius membersihkan aksi para mafia proyek di tubuh institusinya. Jika tidak, triliunan rupiah anggaran proyek pengadaan di Polri tidak akan bermanfaat bagi kepentingan tugas-tugas jajaran bawah kepolisian.
Kata dia, mafia proyek di Polri terdiri dari pengusaha bermasalah yang pernah diblack list Polri yang berkolusi dgn sejumlah oknum, baik dieksekutif maupun legislatif.
"Saat ini para mafia proyek makin agresif bermanuver. Sebab di Polri cukup banyak proyek pengadaan, baik melalui APBN maupun non APBN. Pemerintah mberikan dana yg besar untuk mendukung tugas2 Polri menjelang Pemilu dan Pilpres 2014," katanya.
Dia menuturkan, tragisnya proyek-proyek yang dirancang cendrung tidak berkaitan untuk mendukung tugas Polri dalam mengamankan Pemilu dan Pilpres, seperti paket pengadaan 20 ekor kuda senilai Rp10 miliar, pengadaan kapal dan senjatanya Rp85 miliar, paket pengadaan 90 ekor anjing senilai Rp18 miliar serta paket peralatan pengindraan dan penegakan hukum senilai Rp606 miliar.
Seluruh proyek tersebut mengedepankan produk luar negeri. Padahal Presiden SBY selalu mengatakan jajaran pemerintah harus melakukan penghematan dan proyek2 alutsista harus mengedepankan produk-produk industri dalam negeri.
"Tapi faktanya elit-elit Polri tetap saja mengedepankan barang-barang dari luar negeri," tandasnya.
(mhd)
