Pakta integritas SBY tak berguna
Senin, 11 Februari 2013 - 06:20 WIB
Pakta integritas SBY tak berguna
A
A
A
Sindonews.com - Solusi yang diberikan Ketua Dewan Pembinan partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meningkatkan elektabilitas partai dengan mengumpulkan DPD se-Indonesia untuk menandatangani pakta integritas dinilai tidak akan berguna. Pasalnya, hal itu butuh ketegasan untuk mengimplementasikannya.
"Saya rasa putusan solusi itu sama saja bohong. Karena, SBY tidak tegas," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit kepada Sindonews, Senin (11/2/2013).
Ini merupakan, 10 Pakta Integritas hasil musyawarah Majelis Tinggi Partai Demokrat:
Pakta Integritas, dengan memohon ridho Allah SWT sebagai kader Partai Demokrat yang kini tengah mengemban tugas di jajaran Partai Demokrat sekaligus menjalankan tugas di lembaga pemerintahan baik di ekskutif, legislatif, di pusat dan daerah, atau baik sedang menjalankan profesi di luar kelembagaan pemerintahaan bahwa saya akan:
1. Akan selalu menjaga integritas kinerja dan pengabdian untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara, serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran untuk menjunjung tinggi partai serta jati diri Partai Demokrat yang cerdas dan santun.
2. Untuk menjalankan pengabdian saya untuk melayani masyarkat, saya akan adil untuk semua dan tidak pernah menjalankan yang diskrimintif gender, posisi politik serta perbedaan identitas.
3. Sesuai dengan ideloagi manisfesto politik, saya akan sungguh menjalankan persatuan dan harmoni toleransi masyarakat infonesoa yang majemuk berdasarkan Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika.
4. Demi terciptanya keadilan saya akan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kebijakan program-program yang pro rakyat akan tetap saya pertahankan dan akan saya tingkatkan.
5. Sebagai kader saya akan senantiasa patuh dan taat pada konsitusi hukum dan peraturan lain yang berlaku sebagai cerminan saya sebagai masyarakat yang baik juga sebagai kader Demokrat.
6. Sebagai kader Demokrat yang sedang mengemban tugas legislatif. Saya akan menjalankan tata pemerintahan yang baik good govermen yang responsif dan kapabel.
7. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dari tindakan korupsi termasuk suap, hukum, termasuk dari kejahatan narkoba, asusila, dll. Apabila saya ditetapkan sebagai tersangka sesuai kode etik yang ditetapkan pada 24 Juli 2012.
8. Kalau saya ditetapkan dalam kasus korupsi atau tindak pidana kejahatan yang lain, saya siap keluar dari Demokrat atau dikeluarkan.
9. Sebagai pejabat negara atau publik yang taat aturan, atau sebagai bentuk pencegahan korupsi, saya siap menyerahkan data kekayaan saya kepada partai termasuk NPWP.
10. Pelaksaanan APBN dan APBD. Sebagai pejabat eksekutif, legislatif berjanji tidak akan melakukan penyimpangan APBN dan APBD.
Demikian pernyataan saya dalam pakta intgeritas ini. Saya siap menerima sanksi adminintrasi.
"Saya rasa putusan solusi itu sama saja bohong. Karena, SBY tidak tegas," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit kepada Sindonews, Senin (11/2/2013).
Ini merupakan, 10 Pakta Integritas hasil musyawarah Majelis Tinggi Partai Demokrat:
Pakta Integritas, dengan memohon ridho Allah SWT sebagai kader Partai Demokrat yang kini tengah mengemban tugas di jajaran Partai Demokrat sekaligus menjalankan tugas di lembaga pemerintahan baik di ekskutif, legislatif, di pusat dan daerah, atau baik sedang menjalankan profesi di luar kelembagaan pemerintahaan bahwa saya akan:
1. Akan selalu menjaga integritas kinerja dan pengabdian untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara, serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran untuk menjunjung tinggi partai serta jati diri Partai Demokrat yang cerdas dan santun.
2. Untuk menjalankan pengabdian saya untuk melayani masyarkat, saya akan adil untuk semua dan tidak pernah menjalankan yang diskrimintif gender, posisi politik serta perbedaan identitas.
3. Sesuai dengan ideloagi manisfesto politik, saya akan sungguh menjalankan persatuan dan harmoni toleransi masyarakat infonesoa yang majemuk berdasarkan Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika.
4. Demi terciptanya keadilan saya akan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kebijakan program-program yang pro rakyat akan tetap saya pertahankan dan akan saya tingkatkan.
5. Sebagai kader saya akan senantiasa patuh dan taat pada konsitusi hukum dan peraturan lain yang berlaku sebagai cerminan saya sebagai masyarakat yang baik juga sebagai kader Demokrat.
6. Sebagai kader Demokrat yang sedang mengemban tugas legislatif. Saya akan menjalankan tata pemerintahan yang baik good govermen yang responsif dan kapabel.
7. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dari tindakan korupsi termasuk suap, hukum, termasuk dari kejahatan narkoba, asusila, dll. Apabila saya ditetapkan sebagai tersangka sesuai kode etik yang ditetapkan pada 24 Juli 2012.
8. Kalau saya ditetapkan dalam kasus korupsi atau tindak pidana kejahatan yang lain, saya siap keluar dari Demokrat atau dikeluarkan.
9. Sebagai pejabat negara atau publik yang taat aturan, atau sebagai bentuk pencegahan korupsi, saya siap menyerahkan data kekayaan saya kepada partai termasuk NPWP.
10. Pelaksaanan APBN dan APBD. Sebagai pejabat eksekutif, legislatif berjanji tidak akan melakukan penyimpangan APBN dan APBD.
Demikian pernyataan saya dalam pakta intgeritas ini. Saya siap menerima sanksi adminintrasi.
(mhd)
