Ambil alih kendali Demokrat, SBY diktator
A
A
A
Sindonews.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengambil alih partai Demokrat adalah seorang diktator.
Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI Syamsul Rizal mengatakan hal itu terkait dengan imbauan SBY, agar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk fokus menghadapi dugaan masalah hukum yang membelitnya.
"Anas itu oleh KPK kan dikatakan saksi bukan tersangka. Kenapa bukan SBY konsen pada persoalan bangsa yang carut-marut karena dia kepala negara, kok malah fokus mengatur partai. Di mana partai sudah punya sistem dan sudah punya pengurus yang konstitusional," ucapnya kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Sabtu (9/2/2013).
Lebih parah lagi, kata dia, pernyataan SBY yang melupakan Pemilu 2014 dan fokus menata organisasi. Seharusnya, SBY fokus menata negara, bukan menata partai, karena partai sudah ada pengurus yang mengurusnya.
"SBY Presiden Indonesia atau presiden partai? Kalau Presiden Indonesia, maka SBY sebagai pembina politik nasional harus memberikan teladan dengan cara-cara politik yang beradab sesuai konstitusi Indonesia," pungkasnya.
Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI Syamsul Rizal mengatakan hal itu terkait dengan imbauan SBY, agar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk fokus menghadapi dugaan masalah hukum yang membelitnya.
"Anas itu oleh KPK kan dikatakan saksi bukan tersangka. Kenapa bukan SBY konsen pada persoalan bangsa yang carut-marut karena dia kepala negara, kok malah fokus mengatur partai. Di mana partai sudah punya sistem dan sudah punya pengurus yang konstitusional," ucapnya kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Sabtu (9/2/2013).
Lebih parah lagi, kata dia, pernyataan SBY yang melupakan Pemilu 2014 dan fokus menata organisasi. Seharusnya, SBY fokus menata negara, bukan menata partai, karena partai sudah ada pengurus yang mengurusnya.
"SBY Presiden Indonesia atau presiden partai? Kalau Presiden Indonesia, maka SBY sebagai pembina politik nasional harus memberikan teladan dengan cara-cara politik yang beradab sesuai konstitusi Indonesia," pungkasnya.
(maf)