SD eks RSBI prioritas kurikulum baru
Jum'at, 08 Februari 2013 - 19:14 WIB
SD eks RSBI prioritas kurikulum baru
A
A
A
Sindonews.com - Penerapan kurikulum baru di jenjang sekolah dasar (SD) akan dibatasi kuota 30 persen dengan mayoritas sekolah eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang akan dipakai.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, setiap kabupaten kota akan dipilih 30 persen sekolah dari jumlah sekolah yang ada. Misalnya, di satu kabupaten ada 10 sekolah maka yang akan diambil hanya tiga atau empat sekolah saja.
Dia melanjutkan, sekolah yang akan dipilih ialah sekolah yang sudah siap untuk melaksanakan kurikulum yang dilihat dari kelengkapan ruang kelas dan sarana prasarananya. Jika dilihat dari kriterianya maka sekolah yang dipilih ialah sekolah eks RSBI yang sudah banyak didirikan di kabupaten kota.
Sayangnya, tidak adanya sekolah eks RSBI di daerah terpencil membuat pelaksanaan kurikulum di daerah khusus ini akan terkendala. "Kalau mencari 30 persen mudah saja jika di kabupaten kota. Namun, kalau di daerah terpencil tidak mungkin ada RSBI-nya," katanya ketika dihubungi wartawan, Jumat (8/2/2013).
Khairil menambahkan, kurikulum baru memang harus didukung oleh budaya sekolahnya yang sudah bagus. Selain itu, sekolah yang dipilih juga harus didukung oleh kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
Dia menegaskan, jika tidak ada dukungan pemerintah daerah maka Kemendikbud akan kesulitan untuk melaksanakan kurikulum yang dimulai pada tahun ajaran baru nanti.
Guru Besar Statistik IPB ini menjelaskan, Kemendikbud tidak berani mengambil sampel sekolah yang belum bermutu bagus karena pada tahap awal ini pemerintah menginginkan program kurikulum ini berhasil dilakukan.
Keberhasilan ini akan menjadi pembelajaran bagi Kemendikbud untuk melihat indicator dan factor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan yang selanjutnya diverifikasi lebih lanjut di lapangan.
"Jadi kalau ambil sekolah yang katakanlah tidak siaap itu kan seperti mempertaruhkan nasib siswa. kita tidak mau begitu, siswa harus dilindungi. Jadi sekolah yang siap dulu yang kita terapkan. Memang sekolah bagus kemungkinan akan berhasil. Dari situ ada proses pembelajaran. Namun ketika sudah dapat sekolah yang masih belum siap akan kami terus perbaiki," terang Khairil.
Dia menerangkan, sekolah yang akan melaksanakan kurikulum langsung dipilih oleh Kemendikbud berdasarkan data yang ada. Setelah itu, akan ada tim yang memverifikasi di lapangan.
Kemendikbud akan mengkomunikasikan pilihan itu kepada pemerintah daerah untuk urun rembuk menentukan pilihan sekolah. Selain melatih guru, ujarnya, pihaknya juga akan melakukan pendampingan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, setiap kabupaten kota akan dipilih 30 persen sekolah dari jumlah sekolah yang ada. Misalnya, di satu kabupaten ada 10 sekolah maka yang akan diambil hanya tiga atau empat sekolah saja.
Dia melanjutkan, sekolah yang akan dipilih ialah sekolah yang sudah siap untuk melaksanakan kurikulum yang dilihat dari kelengkapan ruang kelas dan sarana prasarananya. Jika dilihat dari kriterianya maka sekolah yang dipilih ialah sekolah eks RSBI yang sudah banyak didirikan di kabupaten kota.
Sayangnya, tidak adanya sekolah eks RSBI di daerah terpencil membuat pelaksanaan kurikulum di daerah khusus ini akan terkendala. "Kalau mencari 30 persen mudah saja jika di kabupaten kota. Namun, kalau di daerah terpencil tidak mungkin ada RSBI-nya," katanya ketika dihubungi wartawan, Jumat (8/2/2013).
Khairil menambahkan, kurikulum baru memang harus didukung oleh budaya sekolahnya yang sudah bagus. Selain itu, sekolah yang dipilih juga harus didukung oleh kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
Dia menegaskan, jika tidak ada dukungan pemerintah daerah maka Kemendikbud akan kesulitan untuk melaksanakan kurikulum yang dimulai pada tahun ajaran baru nanti.
Guru Besar Statistik IPB ini menjelaskan, Kemendikbud tidak berani mengambil sampel sekolah yang belum bermutu bagus karena pada tahap awal ini pemerintah menginginkan program kurikulum ini berhasil dilakukan.
Keberhasilan ini akan menjadi pembelajaran bagi Kemendikbud untuk melihat indicator dan factor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan yang selanjutnya diverifikasi lebih lanjut di lapangan.
"Jadi kalau ambil sekolah yang katakanlah tidak siaap itu kan seperti mempertaruhkan nasib siswa. kita tidak mau begitu, siswa harus dilindungi. Jadi sekolah yang siap dulu yang kita terapkan. Memang sekolah bagus kemungkinan akan berhasil. Dari situ ada proses pembelajaran. Namun ketika sudah dapat sekolah yang masih belum siap akan kami terus perbaiki," terang Khairil.
Dia menerangkan, sekolah yang akan melaksanakan kurikulum langsung dipilih oleh Kemendikbud berdasarkan data yang ada. Setelah itu, akan ada tim yang memverifikasi di lapangan.
Kemendikbud akan mengkomunikasikan pilihan itu kepada pemerintah daerah untuk urun rembuk menentukan pilihan sekolah. Selain melatih guru, ujarnya, pihaknya juga akan melakukan pendampingan.
(mhd)
