DPR belum panggil Dirjen Pajak terkait pajak Cikeas
Jum'at, 08 Februari 2013 - 17:34 WIB
DPR belum panggil Dirjen Pajak terkait pajak Cikeas
A
A
A
Sindonews.com - Baru-baru ini publik dikejutkan dengan dugaan skandal pengemplang pajak, yang diduga dilakukan oleh keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kendati begitu Komisi XI DPR belum ada rencana untuk memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, untuk menjelaskan perkara adanya dugaan tersebut.
"Belum, di internal juga belum ada rapat," kata Wakil Ketua Komisi XI, Zulkieflimansyah saat dihubungi wartawan, Jumat (8/2/2013).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, saat ini Komisi XI tengah fokus ke beberapa wilayah di Indonesia untuk mensosialisasikan Undang-undang (UU) Perbankan. "Kami rata-rata kunjungan ke daerah, terkait Udang-undang Perbankan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden SBY menegaskan, sejauh ini dirinya beserta keluarga telah taat pajak. Hal ini dikatakannya saat mengklarifikasi dan menjelaskan pemberitaan di salah satu surat kabar nasional mengenai pajak miliknya dan kedua putranya.
"Begini saudara-saudara, keluarga saya, saya sendiri, anak pertama saya Agus Harimurti Yudhoyono yang berpangkat mayor di Angkatan Darat (AD) dan anak kedua saya Edhie Baskoro yang sekarang jadi anggota DPR adalah orang-orang yang patuh membayar pajak," ujar SBY di Jeddah, Arab Saudi, Senin 4 Februari 2013 waktu setempat.
Disamping patuh membayar pajak, SBY menjelaskan, dirinya sebagai kepala negara juga harus memberikan contoh kepada rakyat.
"Di samping patuh membayar pajak, saya sebagai kepala negara juga harus memberi contoh. Misalnya sesuai yang harus kami lakukan, pertama-pertama sejak diwajibkan untuk itu saya melaporkan harta kekayaaan saya," tuturnya.
Kendati begitu Komisi XI DPR belum ada rencana untuk memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, untuk menjelaskan perkara adanya dugaan tersebut.
"Belum, di internal juga belum ada rapat," kata Wakil Ketua Komisi XI, Zulkieflimansyah saat dihubungi wartawan, Jumat (8/2/2013).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, saat ini Komisi XI tengah fokus ke beberapa wilayah di Indonesia untuk mensosialisasikan Undang-undang (UU) Perbankan. "Kami rata-rata kunjungan ke daerah, terkait Udang-undang Perbankan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden SBY menegaskan, sejauh ini dirinya beserta keluarga telah taat pajak. Hal ini dikatakannya saat mengklarifikasi dan menjelaskan pemberitaan di salah satu surat kabar nasional mengenai pajak miliknya dan kedua putranya.
"Begini saudara-saudara, keluarga saya, saya sendiri, anak pertama saya Agus Harimurti Yudhoyono yang berpangkat mayor di Angkatan Darat (AD) dan anak kedua saya Edhie Baskoro yang sekarang jadi anggota DPR adalah orang-orang yang patuh membayar pajak," ujar SBY di Jeddah, Arab Saudi, Senin 4 Februari 2013 waktu setempat.
Disamping patuh membayar pajak, SBY menjelaskan, dirinya sebagai kepala negara juga harus memberikan contoh kepada rakyat.
"Di samping patuh membayar pajak, saya sebagai kepala negara juga harus memberi contoh. Misalnya sesuai yang harus kami lakukan, pertama-pertama sejak diwajibkan untuk itu saya melaporkan harta kekayaaan saya," tuturnya.
(maf)
