Ada apa dengan elite Demokrat?

Sindonews.com - Ada atau tidaknya hasil survei, konflik di tubuh Partai Demokrat selalu saja terjadi.

Konflik terakhir, akibat survei penelitian, di mana suara Demokrat anjlok dan hanya berada di kisaran delapan persen. Membuat elite Demokrat kebakaran jenggot dan menyalahkan satu sama lainnya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negerti (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto mengatakan, umumnya yang mengeluarkan reaksi keras terhadap hasil survei merupakan para elite Demokrat di lingkaran Dewan Pemina.

"Momentum hasil survei yang memposisikan Demokrat terjun bebas, direspon pernyataan keras elite Demokrat, seperti Jero Wacik, Marzuki Alie, dan lain-lain. Mereka yang bersuara keras itu notabene bukan pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) maupun DPD (Dewan Pimpinan Daerah). Ini mengindikasikan ada apa dengan lingkar elite Demokrat," ucapnya, saat dihubungi Sindonews, Jumat (8/2/2013).

Menurutnya, pernyataan keras dari anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik, seperti mendapat restu dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jero Wacik yang bersuara keras terhadap Anas, sepertinya dalam bacaan komunikasi politik, tak akan bermanuver seperti itu jika tak ada sinyal 'boleh' dari SBY," pungkasnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, melorotnya elektabilitas Demokrat ditengarai salah satu penyebabnya karena nama Ketua Umum PD Anas Urbaningrum (AU) diduga terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu, Partai Demokrat tetap menunggu keputusan KPK mengenai kejelasan nasib Anas.

"Soal AU kita tunggu keputusan KPK. Selama KPK enggak mengumumkan, enggak bisa bertindak apa-apa. Kita enggak boleh mendahului KPK. Tapi partai harus diselamatkan, saya yakin bisa," kata Jero Wacik di kediamannya, Sektor 9, Bintaro Jaya, Tangerang, Minggu 3 Februari 2013.

Bahkan, jika harus digelar kongres luar biasa (KLB) maka Majelis Tinggi Demokrat dinilai berwenang demi menyelamatkan partai. Pasalnya, elektabilitas Partai Demokrat di angka delapan dianggap sudah sangat mengkhawatirkan.

"Satu-satunya peluang adalah Majelis Tinggi yang turun tangan. Mau pake KLB, beliaulah (majelis tinggi) yang punya semua pasal," kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini.

Kendati demikian, Jero tidak secara gamblang menyebut Anas harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurutnya, jika ada kesadaran demi kepentingan partai dinilai lebih baik.

"Kalau dia (Anas) mau mundur ya bagus. Anas sudah menyandera (partai) jelas. Kelihatannya memang gitu. Sebenarnya sudah pernah diomongin dengan Anas, dia juga bilang tidak tahu," pungkasnya.