Jangan ada tsunami politik kedua di Demokrat
Rabu, 06 Februari 2013 - 05:01 WIB
Jangan ada tsunami politik kedua di Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Adanya usulan yang menginginkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mundur dari jabatannya, karena terus dikaitkan dengan kasus Hambalang, terus begulir.
Peneliti dari Maarif Institute, Fajar Rizal Ul Haq mengatakan, jika benar terjadi Anas ditersangkakan, kemudian di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini bisa menjadi tsunami politik kedua setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Jika saja fenomena PKS akan menimpa Demokrat, di mana ketua umumnya ditersangkakan dan ditangkap PKS. Di tubuh Demokrat akan terjadi tsunami kedua setelah PKS, Demokrat akan terguncang," ucapnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (5/02/2013).
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, melorotnya elektabilitas Demokrat ditengarai salah satu penyebabnya karena nama Ketua Umum PD Anas Urbaningrum (AU) diduga terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu, Partai Demokrat tetap menunggu keputusan KPK mengenai kejelasan nasib Anas.
"Soal AU kita tunggu keputusan KPK. Selama KPK enggak mengumumkan, enggak bisa bertindak apa-apa. Kita enggak boleh mendahului KPK. Tapi partai harus diselamatkan, saya yakin bisa," kata Jero Wacik di kediamannya, Sektor 9, Bintaro Jaya, Tangerang, Minggu 3 Februari 2013.
Bahkan, jika harus digelar kongres luar biasa (KLB) maka Majelis Tinggi Demokrat dinilai berwenang demi menyelamatkan partai. Pasalnya, elektabilitas Partai Demokrat di angka delapan dianggap sudah sangat mengkhawatirkan.
"Satu-satunya peluang adalah Majelis Tinggi yang turun tangan. Mau pake KLB, beliau lah (majelis tinggi) yang punya semua pasal," kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini.
Kendati demikian, Jero tidak secara gamblang menyebut Anas harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurutnya, jika ada kesadaran demi kepentingan partai dinilai lebih baik.
"Kalau dia (Anas) mau mundur ya bagus. Anas sudah menyandera (partai) jelas. Kelihatannya memang gitu. Sebenarnya sudah pernah diomongin dengan Anas, dia juga bilang tidak tahu," pungkasnya.
Peneliti dari Maarif Institute, Fajar Rizal Ul Haq mengatakan, jika benar terjadi Anas ditersangkakan, kemudian di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini bisa menjadi tsunami politik kedua setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Jika saja fenomena PKS akan menimpa Demokrat, di mana ketua umumnya ditersangkakan dan ditangkap PKS. Di tubuh Demokrat akan terjadi tsunami kedua setelah PKS, Demokrat akan terguncang," ucapnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (5/02/2013).
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, melorotnya elektabilitas Demokrat ditengarai salah satu penyebabnya karena nama Ketua Umum PD Anas Urbaningrum (AU) diduga terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu, Partai Demokrat tetap menunggu keputusan KPK mengenai kejelasan nasib Anas.
"Soal AU kita tunggu keputusan KPK. Selama KPK enggak mengumumkan, enggak bisa bertindak apa-apa. Kita enggak boleh mendahului KPK. Tapi partai harus diselamatkan, saya yakin bisa," kata Jero Wacik di kediamannya, Sektor 9, Bintaro Jaya, Tangerang, Minggu 3 Februari 2013.
Bahkan, jika harus digelar kongres luar biasa (KLB) maka Majelis Tinggi Demokrat dinilai berwenang demi menyelamatkan partai. Pasalnya, elektabilitas Partai Demokrat di angka delapan dianggap sudah sangat mengkhawatirkan.
"Satu-satunya peluang adalah Majelis Tinggi yang turun tangan. Mau pake KLB, beliau lah (majelis tinggi) yang punya semua pasal," kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini.
Kendati demikian, Jero tidak secara gamblang menyebut Anas harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurutnya, jika ada kesadaran demi kepentingan partai dinilai lebih baik.
"Kalau dia (Anas) mau mundur ya bagus. Anas sudah menyandera (partai) jelas. Kelihatannya memang gitu. Sebenarnya sudah pernah diomongin dengan Anas, dia juga bilang tidak tahu," pungkasnya.
(maf)
