SBY turut andil merosotnya elektabilitas Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Merosotnya elektabilitas Partai Demokrat (PD) tidak semata-mata atas kesalahan kadernya yang melakukan korupsi. Melainkan, tindakan Ketua Dewan Pembinanya yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak tegas menuntaskan permasalahan yang ada di negeri ini.
"Kemerosotan elektabilitas Demokrat tidak hanya bisa disalahkan oleh beberapa kasus yang mendera PD. Karena, salah satu yang terbesar adalah beberapa keputusan SBY dan Boediono dalam memecahkan masalah yang tidak tegas. selanjutnya baru beberapa masalah kader Demokrat," kata Peneliti Utama Founding Fathers House (FFH) Dian Permata saat berbincang dengan Sindonews, Selasa (5/2/2013).
Dian mencontohkan beberapa kasus yang tidak dituntaskan oleh SBY selaku pemimpin bangsa ini. "Seperti satu contoh misalnya, kasus KPK versus Polri, lihat ending-nya begitu saja kan (tidak ada kejelasan)," katanya.
Selain itu, Dian menilai, ucapan SBY yang multitafsir dan hanya diulang-ulang saja, tidak ada penuntasan secara tegas. "Bagaimana dengan ucapan SBY yang meminta KPK untuk menetapkan status Anas? Itu kan bahasa politis, SBY itu bahasanya berulang-ulang. Karena, pernyataan SBY itu multitafsir. Banyak bisa diartikan oleh kadernya," paparnya.
Sebelumnya, Kata SBY, jika seorang kader Partai Demokrat itu dinyatakan bersalah, pihaknya akan menerima kenyataan tersebut. Namun, jika seorang kader Partai Demokrat itu dinyatakan tak bersalah, pihaknya ingin mengetahui mengapa dinyatakan tak bersalah.
"Jika salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum PD, Anas Urbanigrum yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di tanah air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan," ujar Presiden SBY di Jeddah, Arab Saudi, Senin 4 Februari 2013 kemarin.
"Kemerosotan elektabilitas Demokrat tidak hanya bisa disalahkan oleh beberapa kasus yang mendera PD. Karena, salah satu yang terbesar adalah beberapa keputusan SBY dan Boediono dalam memecahkan masalah yang tidak tegas. selanjutnya baru beberapa masalah kader Demokrat," kata Peneliti Utama Founding Fathers House (FFH) Dian Permata saat berbincang dengan Sindonews, Selasa (5/2/2013).
Dian mencontohkan beberapa kasus yang tidak dituntaskan oleh SBY selaku pemimpin bangsa ini. "Seperti satu contoh misalnya, kasus KPK versus Polri, lihat ending-nya begitu saja kan (tidak ada kejelasan)," katanya.
Selain itu, Dian menilai, ucapan SBY yang multitafsir dan hanya diulang-ulang saja, tidak ada penuntasan secara tegas. "Bagaimana dengan ucapan SBY yang meminta KPK untuk menetapkan status Anas? Itu kan bahasa politis, SBY itu bahasanya berulang-ulang. Karena, pernyataan SBY itu multitafsir. Banyak bisa diartikan oleh kadernya," paparnya.
Sebelumnya, Kata SBY, jika seorang kader Partai Demokrat itu dinyatakan bersalah, pihaknya akan menerima kenyataan tersebut. Namun, jika seorang kader Partai Demokrat itu dinyatakan tak bersalah, pihaknya ingin mengetahui mengapa dinyatakan tak bersalah.
"Jika salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum PD, Anas Urbanigrum yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di tanah air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan," ujar Presiden SBY di Jeddah, Arab Saudi, Senin 4 Februari 2013 kemarin.
(mhd)