Beasiswa pejabat publik, studi di Harvard Kennedy School
Minggu, 03 Februari 2013 - 18:47 WIB
Beasiswa pejabat publik, studi di Harvard Kennedy School
A
A
A
Sindonews.com - Para pemimpin, pembuat dan pengambil kebijakan, akademisi, dan peneliti kebijakan publik diharapkan dapat mengambil kesempatan untuk studi di Harvard Kennedy School. Adapun kuota pelatihan atau kursus singkat bagi pejabat publik sebanyak 40 peserta, dan akan dilaksanakan sekitar tiga minggu.
Hal ini terkait adanya kerja sama antara Harvard Kennedy School dengan Rawajali Foundation yang menawarkan beasiswa bagi para pejabat publik untuk mengembangkan kapasitas dan penelitian pada bidang kebijakan publik di Indonesia.
"Sasarannya, kalau melihat sifat keilmuannya ya officer pemerintahan. Ada dua program, executive education untuk 40 peserta, bagi pejabat publik, dan ada program S2 dibidang kebijakan publik dan administrasi publik, selama satu atau dua tahun," ujar Direktur Rajawali Foundation, Agung Bintoro, Jakarta, Minggu (3/2/2013).
Dia menjelaskan, program tersebut menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan eksekutif serta riset dibidang kebijakan publik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pemimpin dan para pengambil keputusan kebijakan publik di Indonesia.
"Melalui program pendidikan, pelatihan, dan riset, diharapkan para pemimpin dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi masalah, mendapatkan pemahaman atau pengetahuan, dan merumuskan kebijakan terkait," terangnya.
Diharapkan, setelah para pejabat publik tersebut mengikuti studi tersebut dapat mengimplementasi ilmu yang didapat. Menurutnya, kebijakan publik itu akan memiliki dampak besar kepada masyarakat.
"Kebijakan publik itu yang menikmati masyarakat yang dipimpinnya, atau orang yang ada di lembaga itu," imbuh Agung.
Selain beasiswa, pihaknya juga menawarkan hibah penelitian. Bagi masyarakat Indonesia yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang kebijakan publik, dapat menyerahkan proposal untuk mendapatkan bantuan hibah yang dimaksud. "Proposal bisa dikirim ke Rajawali Foundation atau langsung ke Harvard Kennedy School," terangnya.
Hal ini terkait adanya kerja sama antara Harvard Kennedy School dengan Rawajali Foundation yang menawarkan beasiswa bagi para pejabat publik untuk mengembangkan kapasitas dan penelitian pada bidang kebijakan publik di Indonesia.
"Sasarannya, kalau melihat sifat keilmuannya ya officer pemerintahan. Ada dua program, executive education untuk 40 peserta, bagi pejabat publik, dan ada program S2 dibidang kebijakan publik dan administrasi publik, selama satu atau dua tahun," ujar Direktur Rajawali Foundation, Agung Bintoro, Jakarta, Minggu (3/2/2013).
Dia menjelaskan, program tersebut menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan eksekutif serta riset dibidang kebijakan publik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pemimpin dan para pengambil keputusan kebijakan publik di Indonesia.
"Melalui program pendidikan, pelatihan, dan riset, diharapkan para pemimpin dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi masalah, mendapatkan pemahaman atau pengetahuan, dan merumuskan kebijakan terkait," terangnya.
Diharapkan, setelah para pejabat publik tersebut mengikuti studi tersebut dapat mengimplementasi ilmu yang didapat. Menurutnya, kebijakan publik itu akan memiliki dampak besar kepada masyarakat.
"Kebijakan publik itu yang menikmati masyarakat yang dipimpinnya, atau orang yang ada di lembaga itu," imbuh Agung.
Selain beasiswa, pihaknya juga menawarkan hibah penelitian. Bagi masyarakat Indonesia yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang kebijakan publik, dapat menyerahkan proposal untuk mendapatkan bantuan hibah yang dimaksud. "Proposal bisa dikirim ke Rajawali Foundation atau langsung ke Harvard Kennedy School," terangnya.
(kur)
