Metode tematik integratif butuh proses lama

Sindonews.com - Rencana pemerintah yang akan menerapkan metode tematik integrative di kurikulum baru semestinya harus melalui proses yang lama untuk mematangkan metode itu.

Kepala Sekolah Dasar (SD) Nasional Plus Bogor Raya Fransiska Susilawati mengatakan, sekolahnya sudah melaksanakan metode pembelajaran tematik integrative sejak 2005. Untuk melaksanakan metode tersebut, pihaknya melakukan persiapan lebih dari satu tahun. Meski sudah berlalu tujuh tahun namun dia menyatakan implementasi ini masih jauh dari sempurna.

Dia menambahkan, hal terberat yang harus dipersiapkan adalah mengubah paradigma mengajar para tenaga pendidik. Dengan tematik integratif, guru harus dapat merangsang siswa untuk membangun pola pikir dengan proses monitoring dan pelatihan guru yang terus berjalan.

Oleh karena itu, dia sendiri tidak merasa yakin pemerintah dapat mempersiapkan guru untuk mengajar tematik integratif, hanya dengan memberikan pelatihan selama 52 jam.

"Penerapan metode pembelajaran berbasis tematik integratif membutuhkan persiapan yang benar-benar matang dimana sekolah dan para guru yang menjadi ujung tombak harus bersinergi dengan orang tua dan siswanya," katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja Kurikulum Komisi X DPR di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2013).

Meski demikian, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk merubah metode pembelajaran secara nasional. Namun, pemerintah tidak boleh terlalu gegabah, karena semua akan berhasil jika semua komponen telah siap.

Dia menyatakan, pemerintah tidak perlu segan-segan untuk meminta masukan dari sekolah yang sudah mengimplementasikan metode pembelajaran seperti itu sehingga semakin memperkaya dan memperkuat rencana perubahan kurikulum 2013.

Sebelumnya, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, kurikulum 2013 ini bukan merupakan hal yang baru di dunia pendidikan karena sudah banyak sekolah swasta yang berhasil menerapkannya.

Oleh karena itu, perdebatan megenai substansi dan implementasi kurikulum baru pun seharusnya terbantahkan karena pemerintah hanya mengikuti pola yang sudah berjalan lama.