Masalah Polhukam butuh penanganan terpadu
Senin, 07 Januari 2013 - 18:31 WIB
Masalah Polhukam butuh penanganan terpadu
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluhkan kinerja jajaran bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam). Karena, masih banyaknya masalah hukum dan gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati menilai, masalah politik dan keamanan tidak bisa hanya diselesaikan pada satu sisi semata. Sebab, persoalan ini bersinggungan dengan aspek-aspek lainnya, sehingga butuh langkah-langkah terpadu dalam menanganinya.
Dia mengungkapkan, bidang polkam membutuhkan kepastian dari presiden dalam menentukan keputusan. "Dalam mengatasi masalah di lapangan, jadi ya bila polkam dianggap kinerja kurang bagus, maka Pak SBY harusnya juga mengupdate kinerjanya," ujarnya saat dihubungi oleh SINDO, Senin (7/1/2013).
Menurut politikus Partai Hanura itu, penanganan secara terpadu, termasuk keterlibatan presiden, akan efektif dalam mengatasi masalah bidang ini.
"Saya rasa begitu, karena masalah keamanan tak bisa dilihat satu aspek security saja. Tapi harus juga ideologi, kesejahteraan rakyat, pendidikan, agama dan lainnya," pungkasnya.
Dia menyatakan, masalah polkam sulit menanganinya, tanpa adanya kepercayaan publik terhadap penanganan hukumnya. Katanya, butuh kepemimpinan yang tegas.
"Di lapangan prajurit bingung antara ancaman dan HAM, mana yang harus didahulukan?" tuturnya.
Politikus yang mendalami dunia intelijen itu menambahkan, tidak semestinya ketika terjadi masalah perpecahan bangsa, maka bidang polkam semata yang disalahkan.
"Ini negara mau dibawa kemana bila semua disorganisasi negara hanya menyalahkan polkam saja, bagaimana kinerja departemen lain yang merupakan embrio permasalahan yang ada? Itu juga harus diatensi lebih jauh," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati menilai, masalah politik dan keamanan tidak bisa hanya diselesaikan pada satu sisi semata. Sebab, persoalan ini bersinggungan dengan aspek-aspek lainnya, sehingga butuh langkah-langkah terpadu dalam menanganinya.
Dia mengungkapkan, bidang polkam membutuhkan kepastian dari presiden dalam menentukan keputusan. "Dalam mengatasi masalah di lapangan, jadi ya bila polkam dianggap kinerja kurang bagus, maka Pak SBY harusnya juga mengupdate kinerjanya," ujarnya saat dihubungi oleh SINDO, Senin (7/1/2013).
Menurut politikus Partai Hanura itu, penanganan secara terpadu, termasuk keterlibatan presiden, akan efektif dalam mengatasi masalah bidang ini.
"Saya rasa begitu, karena masalah keamanan tak bisa dilihat satu aspek security saja. Tapi harus juga ideologi, kesejahteraan rakyat, pendidikan, agama dan lainnya," pungkasnya.
Dia menyatakan, masalah polkam sulit menanganinya, tanpa adanya kepercayaan publik terhadap penanganan hukumnya. Katanya, butuh kepemimpinan yang tegas.
"Di lapangan prajurit bingung antara ancaman dan HAM, mana yang harus didahulukan?" tuturnya.
Politikus yang mendalami dunia intelijen itu menambahkan, tidak semestinya ketika terjadi masalah perpecahan bangsa, maka bidang polkam semata yang disalahkan.
"Ini negara mau dibawa kemana bila semua disorganisasi negara hanya menyalahkan polkam saja, bagaimana kinerja departemen lain yang merupakan embrio permasalahan yang ada? Itu juga harus diatensi lebih jauh," tegasnya.
(mhd)
