SBY khawatir Demokrat jadi partai guram 2014?
Minggu, 06 Januari 2013 - 05:13 WIB
SBY khawatir Demokrat jadi partai guram 2014?
A
A
A
Sindonews.com - Blusukan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi hal yang janggal dan patut dipertanyakan. Pasalnya, selama hampir sepuluh tahun menjabat, Presiden SBY tak pernah melakukan hal itu, namun justru gencar dilakukan menjelang Pemilu 2014.
"Berkembang banyak opini terhadap Presiden SBY, apalagi akan mudah dibandingkan karena blusukan atau turun ke bawah itu bukan yang pertama dilihat publik, bukan pertama dilakukan oleh politikus, masyarakat bahkan sudah punya referensi sendiri," ujar Pengamat Sosial dan Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati, di Depok, Sabtu (1/5/2013) malam.
Dia menambahkan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu benar–benar menghitung, apakah hal itu akan dianggap kampanye oleh publik. Atau, lanjutnya, dilakukan untuk memperbaiki citra Partai Demokrat yang dipimpin olehnya, yang saat ini sedang terkena badai dimana banyak kader dan fungsionarisnya terlibat kasus korupsi.
"Apa betul sungguh–sungguh dilaksanakan, apa penting sebagai pimpinan negara turun ke bawah. Atau hanya memperbaiki citra buruk Partai Demokrat karena yang akan digadang-gadang khawatir jadi partai gurem di 2014, karena Presiden SBY kan juga pimpinan tertinggi dari partai itu, jadi barangkali bertanggung jawab pada partainya," paparnya.
Namun, katanya, masyarakat sudah cerdas karena pendekatan seperti itu tak bisa digeneralisir kepada seluruh rakyat. Devie memprediksi perang pencitraan akan semakin terlihat di tahun 2013 ini menjelang pemilihan legislatif dan presiden di 2014.
"Tahun ini, semua akan melihat bagaimana akan banyak duplikasi Jokowi akan mencoba seperti itu, perangnya mulai kelihatan, jangan sampai para pemimpin bereaksi negative karena public yang memilih. Itu akan baik karena dapat menjadi alarm," imbuhnya.
Devie mengungkapkan, terkait efisiensi dan manfaat blusukan yang dilakukan oleh Presiden SBY, juga harus dihitung dengan benar. Jangan sampai anggaran Rp100 juta yang digelontorkan Presiden SBY ke tiap kampung saat blusukan menjadi masalah akuntabilitas di kemudian hari.
"Harus ada persamaan persepsi. Yang disebut turun ke bawah apa sih, yakni ada dialog, lalu di follow up, kemudian ada realisasi," tandasnya.
"Berkembang banyak opini terhadap Presiden SBY, apalagi akan mudah dibandingkan karena blusukan atau turun ke bawah itu bukan yang pertama dilihat publik, bukan pertama dilakukan oleh politikus, masyarakat bahkan sudah punya referensi sendiri," ujar Pengamat Sosial dan Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati, di Depok, Sabtu (1/5/2013) malam.
Dia menambahkan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu benar–benar menghitung, apakah hal itu akan dianggap kampanye oleh publik. Atau, lanjutnya, dilakukan untuk memperbaiki citra Partai Demokrat yang dipimpin olehnya, yang saat ini sedang terkena badai dimana banyak kader dan fungsionarisnya terlibat kasus korupsi.
"Apa betul sungguh–sungguh dilaksanakan, apa penting sebagai pimpinan negara turun ke bawah. Atau hanya memperbaiki citra buruk Partai Demokrat karena yang akan digadang-gadang khawatir jadi partai gurem di 2014, karena Presiden SBY kan juga pimpinan tertinggi dari partai itu, jadi barangkali bertanggung jawab pada partainya," paparnya.
Namun, katanya, masyarakat sudah cerdas karena pendekatan seperti itu tak bisa digeneralisir kepada seluruh rakyat. Devie memprediksi perang pencitraan akan semakin terlihat di tahun 2013 ini menjelang pemilihan legislatif dan presiden di 2014.
"Tahun ini, semua akan melihat bagaimana akan banyak duplikasi Jokowi akan mencoba seperti itu, perangnya mulai kelihatan, jangan sampai para pemimpin bereaksi negative karena public yang memilih. Itu akan baik karena dapat menjadi alarm," imbuhnya.
Devie mengungkapkan, terkait efisiensi dan manfaat blusukan yang dilakukan oleh Presiden SBY, juga harus dihitung dengan benar. Jangan sampai anggaran Rp100 juta yang digelontorkan Presiden SBY ke tiap kampung saat blusukan menjadi masalah akuntabilitas di kemudian hari.
"Harus ada persamaan persepsi. Yang disebut turun ke bawah apa sih, yakni ada dialog, lalu di follow up, kemudian ada realisasi," tandasnya.
(mhd)
