DPR sesalkan Seskab lebih percaya masyarakat
Jum'at, 28 Desember 2012 - 11:12 WIB
DPR sesalkan Seskab lebih percaya masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyalahkan DPT menyangkut minimnya serapan anggaran di tahun 2012 di tiap kementerian dan lembaga negara ini. UKP4 menilai, pembahasan anggaran dengan meteri keuangan (menkeu) terlalu memakan waktu lama.
"Padahal DPR membahas anggaran sesuai waktu penyampaian nota keuangan oleh presiden ke DPR dan penyampaian Pagu (anggaran) sementara K/L oleh Menkeu ke Badan Anggaran (Banggar DPR)," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq melalui rilisnya yang diterima Sindonews, Jumat (28/12/2012).
Mahfudz yang juga wakil Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, waktu untuk merealisasikan anggaran tinggal sedikit, harusnya pemerintah melakukan penyesuaian dalam mengajukan rencana pembahasan ke DPR.
Pihaknya merasa tidak habis pikir pemerintah masih membintangi beberapa pos anggaran meskipun RAPBN dan RAPBNP sudah disahkan di paripurna DPR.
Beberapa pos anggaran yang dibintangi seperti optimalisasi TNI sebesar Rp678 miliar yang sudah dimasukkan dalam UU APBNP 2012 justru diblokir Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo melalui arahan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.
Alasan pemblokiran oleh pemerintah, imbuh Mahfud, karena ada aduan masyarakat ditengah mark up dan ada indikasi kongkalikong.
"Anggaran tersebut belum dilaksanakan, tapi surat kaleng dari masyarakat tanpa nama lebih dipercaya seskab dan menkeu daripada penjelasan Menhan dan Panglima TNI" imbuhnya.
Menurutnya, pemblokiran atas anggaran yang telah dibahas tersebut dilakukan sepihak oleh menteri keungan. "Bahkan DPR hanya menerima surat pemberitahuan soal pemblokiran itu hanya dari dirjen anggaran kemenkeu," keluahnya.
Jika pemerintah mau terbuka, sesungguhnya masalah terbesar soal serapan anggaran justru ada di pemerintah. "Banyak K/L tidak siap dengan satuan tiga saat membahas RKAKL dengan DPR," pungkasnya.
"Padahal DPR membahas anggaran sesuai waktu penyampaian nota keuangan oleh presiden ke DPR dan penyampaian Pagu (anggaran) sementara K/L oleh Menkeu ke Badan Anggaran (Banggar DPR)," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq melalui rilisnya yang diterima Sindonews, Jumat (28/12/2012).
Mahfudz yang juga wakil Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, waktu untuk merealisasikan anggaran tinggal sedikit, harusnya pemerintah melakukan penyesuaian dalam mengajukan rencana pembahasan ke DPR.
Pihaknya merasa tidak habis pikir pemerintah masih membintangi beberapa pos anggaran meskipun RAPBN dan RAPBNP sudah disahkan di paripurna DPR.
Beberapa pos anggaran yang dibintangi seperti optimalisasi TNI sebesar Rp678 miliar yang sudah dimasukkan dalam UU APBNP 2012 justru diblokir Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo melalui arahan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.
Alasan pemblokiran oleh pemerintah, imbuh Mahfud, karena ada aduan masyarakat ditengah mark up dan ada indikasi kongkalikong.
"Anggaran tersebut belum dilaksanakan, tapi surat kaleng dari masyarakat tanpa nama lebih dipercaya seskab dan menkeu daripada penjelasan Menhan dan Panglima TNI" imbuhnya.
Menurutnya, pemblokiran atas anggaran yang telah dibahas tersebut dilakukan sepihak oleh menteri keungan. "Bahkan DPR hanya menerima surat pemberitahuan soal pemblokiran itu hanya dari dirjen anggaran kemenkeu," keluahnya.
Jika pemerintah mau terbuka, sesungguhnya masalah terbesar soal serapan anggaran justru ada di pemerintah. "Banyak K/L tidak siap dengan satuan tiga saat membahas RKAKL dengan DPR," pungkasnya.
(mhd)
