Fitra desak Presiden pangkas remunerasi kementerian malas
Minggu, 23 Desember 2012 - 13:54 WIB
Fitra desak Presiden pangkas remunerasi kementerian malas
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengimbau agar pemerintah memangkas remunerasi, dan tunjangan jabatan bagi kementerian yang gagal mencapai target realisasi anggaran.
Fitra menilai, sia-sia jika pemerintah memberikan remunerasi dan tunjangan jabatan jika kementerian tersebut, tidak bisa melaksanakan program-program yang memberikan manfaat untuk masyarakat.
"Fitra menuntut pemerintah, agar memangkas remunerasi dan tunjangan jabatan para birokrat kuasa pengguna anggaran di seluruh kementerian, yang gagal mencapai target realisasi anggaran," jelas Koordinator Riset Fitra, Maulana, dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun Anggaran 2012 di Sekretarian Nasional (Seknas) Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2012).
Dia menambahkan, Fitra menilai political will presiden dalam upaya memperbaiki tata kelola anggaran gagal dijalankan oleh birokrat di kementerian.
"Presidennya sudah bagus, dia kan membentuk tim evaluasi pada Desember 2012 lalu tapi tata kelola gagal karena birokrat di kementerian tidak mau memperbaiki," tandasnya.
Dia meneruskan, apa yang dilakukan kementerian dengan tidak menjalankan intruksi presiden tersebut, maka mereka telah merugikan rakyat, mengingat anggaran tersebut bersumber dari penghasilan masyarakat tanah air.
"Karena hal itu, akan merugikan rakyat, khususnya program-program langsung bagi rakyat. Seperti bantuan peralatan pertanian, dan sebagainya. Karena apa semua didapatkan dari rapat, dari parkir yang dibayar, dari gaji, dari pajak-pajak pembelian, itu semua dari rakyat," pungkasnya.
Fitra menilai, sia-sia jika pemerintah memberikan remunerasi dan tunjangan jabatan jika kementerian tersebut, tidak bisa melaksanakan program-program yang memberikan manfaat untuk masyarakat.
"Fitra menuntut pemerintah, agar memangkas remunerasi dan tunjangan jabatan para birokrat kuasa pengguna anggaran di seluruh kementerian, yang gagal mencapai target realisasi anggaran," jelas Koordinator Riset Fitra, Maulana, dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun Anggaran 2012 di Sekretarian Nasional (Seknas) Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2012).
Dia menambahkan, Fitra menilai political will presiden dalam upaya memperbaiki tata kelola anggaran gagal dijalankan oleh birokrat di kementerian.
"Presidennya sudah bagus, dia kan membentuk tim evaluasi pada Desember 2012 lalu tapi tata kelola gagal karena birokrat di kementerian tidak mau memperbaiki," tandasnya.
Dia meneruskan, apa yang dilakukan kementerian dengan tidak menjalankan intruksi presiden tersebut, maka mereka telah merugikan rakyat, mengingat anggaran tersebut bersumber dari penghasilan masyarakat tanah air.
"Karena hal itu, akan merugikan rakyat, khususnya program-program langsung bagi rakyat. Seperti bantuan peralatan pertanian, dan sebagainya. Karena apa semua didapatkan dari rapat, dari parkir yang dibayar, dari gaji, dari pajak-pajak pembelian, itu semua dari rakyat," pungkasnya.
(stb)
