SBY dinilai gagal lindungi kaum minoritas
Rabu, 19 Desember 2012 - 12:38 WIB
SBY dinilai gagal lindungi kaum minoritas
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai gagal dalam melindungi hak dan perlindungan kaum minoritas. Hal ini terlihat dari kasus kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus meningkat.
"Pasca reformasi tingkat pelanggaran HAM tetap tinggi, di tahun 2004 Presiden SBY klaim sebagai negara Islam demokrasi dan tidak ada konflik meski beragam. Tapi itu kampanye dan pencitraan saja, karena masih banyak persoalan intoleransi dan diskriminasi, SBY gagal dalam melindungi mereka," kata peneliti Maarif Institute Ahmad Fuad Fanani, dalam diskusi Negara, Agama, dan Problem Perlindungan Hak-hak Minoritas, di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).
Fuad menjelaskan, isu jaminan hak-hak minoritas hanya dijadikan bahan politik dan usaha dalam mengembangkan perekonomian bangsa semata.
"Isu jaminan terhadap hak-hak minoritas selalu menjadi ujian politik bahkan batu sandungan bagi sebuah pemerintahan baru yang sedang mengejar pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, perlindungan kaum minoritas di Indonesia tidak akan banyak perubahan dan konflik horizontal dengan isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) akan berpotensi meluas.
"Melihat kecenderungan yang terjadi selama ini, tampaknya persoalan kebebasan beragama, keyakinan, dan perlindungan hak minoritas di Indonesia tahun 2013 akan semakin suram dan menghadapi banyak tantangan. Konsekuensinya, konflik horizontal dengan isu SARA akan berpotensi meluas," pungkasnya.
"Pasca reformasi tingkat pelanggaran HAM tetap tinggi, di tahun 2004 Presiden SBY klaim sebagai negara Islam demokrasi dan tidak ada konflik meski beragam. Tapi itu kampanye dan pencitraan saja, karena masih banyak persoalan intoleransi dan diskriminasi, SBY gagal dalam melindungi mereka," kata peneliti Maarif Institute Ahmad Fuad Fanani, dalam diskusi Negara, Agama, dan Problem Perlindungan Hak-hak Minoritas, di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).
Fuad menjelaskan, isu jaminan hak-hak minoritas hanya dijadikan bahan politik dan usaha dalam mengembangkan perekonomian bangsa semata.
"Isu jaminan terhadap hak-hak minoritas selalu menjadi ujian politik bahkan batu sandungan bagi sebuah pemerintahan baru yang sedang mengejar pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, perlindungan kaum minoritas di Indonesia tidak akan banyak perubahan dan konflik horizontal dengan isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) akan berpotensi meluas.
"Melihat kecenderungan yang terjadi selama ini, tampaknya persoalan kebebasan beragama, keyakinan, dan perlindungan hak minoritas di Indonesia tahun 2013 akan semakin suram dan menghadapi banyak tantangan. Konsekuensinya, konflik horizontal dengan isu SARA akan berpotensi meluas," pungkasnya.
(maf)
