Diskriminasi di Indonesia masih tinggi
Rabu, 19 Desember 2012 - 11:31 WIB
Diskriminasi di Indonesia masih tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Berdasarkan hasil riset Maarif Institute, pasca reformasi hingga saat ini, tingkat diskriminasi di Indonesia dinilai masih tinggi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kaum minoritas.
"Kita melihat ada sebuah keganjilan pasca orde baru, salah satu sisi merasakan demokrasi, ekspresi, berserikat. Tetapi di sisi lain meningkatnya diskriminasi terhadap orang-orang minoritas," kata Ahmad Fuad Fanani, Peneliti Maarif Institute dalam diskusi Negara, Agama, dan Problem Perlindungan Hak-hak Minoritas, di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).
Menurut Fuad, ada beberapa daerah yang mulai menekan hak-hak kaum minoritas dengan membangun syariat yang tidak sesuai dengan Pancasila.
"Banyak yang ingin menekan piagam Jakarta atau Madinah yang tidak sesuai dengan Pancasila," ucapnya.
Dia menjelaskan, terjadinya diskriminasi pada kaum minoritas tidak terlepas dari kurang tegasnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memberikan perlindungan kaum minoritas.
"Pasca tahun 2004, SBY klaim sebagai negara Islam demokrasi dan tidak ada konflik meski beragam. Tapi itu kampanye dan pencitraan di dalamnya masih banyak persoalan seperti intoleransi dan diskriminasi di masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, diskriminasi saat ini tidak hanya mengenai agama, namun juga di beberapa aspek seperti orientasi seksual. Karenanya dirinya menekan pemerintah untuk lebih tegas dalam melindungi hak minoritas dari diskriminasi.
"Karenanya pemerintah dan semua aspek harus lebih bisa concern untuk ikut menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.
"Kita melihat ada sebuah keganjilan pasca orde baru, salah satu sisi merasakan demokrasi, ekspresi, berserikat. Tetapi di sisi lain meningkatnya diskriminasi terhadap orang-orang minoritas," kata Ahmad Fuad Fanani, Peneliti Maarif Institute dalam diskusi Negara, Agama, dan Problem Perlindungan Hak-hak Minoritas, di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).
Menurut Fuad, ada beberapa daerah yang mulai menekan hak-hak kaum minoritas dengan membangun syariat yang tidak sesuai dengan Pancasila.
"Banyak yang ingin menekan piagam Jakarta atau Madinah yang tidak sesuai dengan Pancasila," ucapnya.
Dia menjelaskan, terjadinya diskriminasi pada kaum minoritas tidak terlepas dari kurang tegasnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memberikan perlindungan kaum minoritas.
"Pasca tahun 2004, SBY klaim sebagai negara Islam demokrasi dan tidak ada konflik meski beragam. Tapi itu kampanye dan pencitraan di dalamnya masih banyak persoalan seperti intoleransi dan diskriminasi di masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, diskriminasi saat ini tidak hanya mengenai agama, namun juga di beberapa aspek seperti orientasi seksual. Karenanya dirinya menekan pemerintah untuk lebih tegas dalam melindungi hak minoritas dari diskriminasi.
"Karenanya pemerintah dan semua aspek harus lebih bisa concern untuk ikut menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.
(maf)
