DPR minta tunda penerapan kurikulum baru
Sabtu, 15 Desember 2012 - 10:07 WIB
DPR minta tunda penerapan kurikulum baru
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR mengkritik pemerintah yang dinilai tergesa-gesa menerapkan kurikulum baru tahun depan. Hal itu diungkapkan anggota Panja Kurikulum X DPR Ferdiansyah.
Menurutnya, sebelum menjalankan kurikulum baru, ada tiga komponen yang harus disiapkan pemerintah, yakni guru, pengawas sekolah, dan kepala sekolah yang menjadi pelaku utama dalam mentransfer ilmu baru pada siswa.
Selain itu, jika memang dilaksanakan serentak tahun depan, dia sangsi sekolah dengan sarana dan prasarana yang tersedia saat ini mampu melaksanakannya dengan baik.
Ferdi menambahkan, dalam rapat internal panja, sudah akan merekomendasikan untuk penundaan kurikulum. Nanti hasil panja akan dikirim ke ketua komisi untuk disampaikan ke pemerintah.
Menurut dia, meskipun kebijakan kurikulum baru disusun dan dibahas internal pemerintah saja tanpa keterlibatan DPR dimana kebijakan ini sama dengan rencana kenaikan BBM. Namun langkah pemerintah untuk melaksanakan kurikulum dapat saja terganjal jika DPR merekomendasikan penolakan.
“Silahkan mereka jalan sendiri. Kami tidak mau masyarakat jadi kelinci percobaan setiap ganti menteri ganti kurikulum,” katanya usai Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendikbud, di Jakarta, Sabtu (15/12/2012).
Dia menjelaskan, semestinya pemerintah membuat evaluasi terlebih dulu atas kurikulum lama yang didukung dengan waktu persiapan yang juga memadai. Pasalnya, pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) saja sekolah hanya mengkopi materi-materi tanpa kreativitas untuk mengembangkan materi belajar.
Dia menilai, pemerintah memang boleh saja mengaku optimis semua pihak mendukung kurikulum baru namun dia menilai pemerintah terlalu optimis karena jika Komisi X DPR menolak maka anggaran terkait pelaksanaan kurikulum baru pun akan ditandai bintang atau tidak disetujui.
Menurutnya, sebelum menjalankan kurikulum baru, ada tiga komponen yang harus disiapkan pemerintah, yakni guru, pengawas sekolah, dan kepala sekolah yang menjadi pelaku utama dalam mentransfer ilmu baru pada siswa.
Selain itu, jika memang dilaksanakan serentak tahun depan, dia sangsi sekolah dengan sarana dan prasarana yang tersedia saat ini mampu melaksanakannya dengan baik.
Ferdi menambahkan, dalam rapat internal panja, sudah akan merekomendasikan untuk penundaan kurikulum. Nanti hasil panja akan dikirim ke ketua komisi untuk disampaikan ke pemerintah.
Menurut dia, meskipun kebijakan kurikulum baru disusun dan dibahas internal pemerintah saja tanpa keterlibatan DPR dimana kebijakan ini sama dengan rencana kenaikan BBM. Namun langkah pemerintah untuk melaksanakan kurikulum dapat saja terganjal jika DPR merekomendasikan penolakan.
“Silahkan mereka jalan sendiri. Kami tidak mau masyarakat jadi kelinci percobaan setiap ganti menteri ganti kurikulum,” katanya usai Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendikbud, di Jakarta, Sabtu (15/12/2012).
Dia menjelaskan, semestinya pemerintah membuat evaluasi terlebih dulu atas kurikulum lama yang didukung dengan waktu persiapan yang juga memadai. Pasalnya, pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) saja sekolah hanya mengkopi materi-materi tanpa kreativitas untuk mengembangkan materi belajar.
Dia menilai, pemerintah memang boleh saja mengaku optimis semua pihak mendukung kurikulum baru namun dia menilai pemerintah terlalu optimis karena jika Komisi X DPR menolak maka anggaran terkait pelaksanaan kurikulum baru pun akan ditandai bintang atau tidak disetujui.
(san)
