Pemerintah harus tegas lindungi TKI
Rabu, 12 Desember 2012 - 08:49 WIB
Pemerintah harus tegas lindungi TKI
A
A
A
Sindonews.com - Segala permasalahan yang menimpa TKI dikarenakan pemerintah tidak tegas, termasuk para calo yang memberangkatkan para TKI yang berkedokan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
Anggota Komisi IX Indra mengatakan, salah satu persoalan TKI adalah lemahnya perlindungan dalam Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004. Oleh karena itu, DPR sudah sepakat untuk merevisi UU dengan konsep penguatan perlindungan untuk TKI.
Namun dia sangat menyayangkan, sudah lebih dua bulan Panitia Khusus (Pansus) belum juga melakukan pembahasan. "Padahal UU baru mengenai perlindungan TKI sangat dinantikan," tegasnya saat dihubungi SINDO, Rabu (12/12/2012).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong konsep UU tentang TKI tersebut, dalam mengedepankan perlindungan dan menegaskan kewajiban negara utuk memastikan perlindungan TKI mulai dari perekrutan, penampungan, pelatihan, penempatan hingga pemulangan.
Terkait dengan PPTKIS yang bermasalah dan tidak bertanggungjawab seharusnya pemerintah mencabut dengan segera dan membubarkan mereka.
Menurutnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Depnakertrans tidak tegas dalam menindak para PPTKIS yang selama ini membuat TKI sangat sengsara
Dia menegaskan, dirinya sepakat untuk menurutp PPTKIS yang hanya menambah masalah untuk para TKI. Menurutnya, sangat aneh bila PPTKIS yang sudah berrmasalah dan tidak bertan ggungjawab tidak dicabut izinya.
"Semoga ketidaktegasan pemerintah dalam menindak PPTKIS tersebut, bukan karena ada "main mata"," cetusnya.
Anggota Komisi IX Indra mengatakan, salah satu persoalan TKI adalah lemahnya perlindungan dalam Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004. Oleh karena itu, DPR sudah sepakat untuk merevisi UU dengan konsep penguatan perlindungan untuk TKI.
Namun dia sangat menyayangkan, sudah lebih dua bulan Panitia Khusus (Pansus) belum juga melakukan pembahasan. "Padahal UU baru mengenai perlindungan TKI sangat dinantikan," tegasnya saat dihubungi SINDO, Rabu (12/12/2012).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong konsep UU tentang TKI tersebut, dalam mengedepankan perlindungan dan menegaskan kewajiban negara utuk memastikan perlindungan TKI mulai dari perekrutan, penampungan, pelatihan, penempatan hingga pemulangan.
Terkait dengan PPTKIS yang bermasalah dan tidak bertanggungjawab seharusnya pemerintah mencabut dengan segera dan membubarkan mereka.
Menurutnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Depnakertrans tidak tegas dalam menindak para PPTKIS yang selama ini membuat TKI sangat sengsara
Dia menegaskan, dirinya sepakat untuk menurutp PPTKIS yang hanya menambah masalah untuk para TKI. Menurutnya, sangat aneh bila PPTKIS yang sudah berrmasalah dan tidak bertan ggungjawab tidak dicabut izinya.
"Semoga ketidaktegasan pemerintah dalam menindak PPTKIS tersebut, bukan karena ada "main mata"," cetusnya.
(mhd)
