Publik menunggu Andi di penjara
Selasa, 11 Desember 2012 - 07:00 WIB
Publik menunggu Andi di penjara
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk segera menjadwalkan tersangka kasus penyimpangan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Andi Mallarangeng untuk segera diperiksa.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Maswardi Rauf menyatakan, hal itu dianggap penting sebagai dobrakan cepat KPK untuk segera menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu ke jeruji besi.
"Jadwal harus dibuat KPK sesegera mungkin, KPK harus prioritaskan ini, agar kasus ini tak berlama-lama, publik sangat menanti soal itu (Andi)," jelas Maswardi Rauf kepada Sindonews, Selasa (11/12/2012).
Dengan begitu, lanjutnya, gerbang besar tersangka lain akan semakin terbuka untuk mengungkap tabir gelap yang dinilai dapat menyeret banyak tersangka tersebut.
Maswardi juga mendesak kepada KPK untuk segera mengusut keterlibatan beberapa anggota DPR yang telah menyetujui anggaran Hambalang.
"Tentu, DPR harus juga diperiksa, kasus Hambalang ini tidak berdiri sendiri, tak mungkin anggarannya bengkak jika tidak disahkan DPR," tandasnya.
Dia menduga, saat ini KPK tengah mengarah proses penyelidikan ke lembaga negara tersebut.
"Ya, penyelidikan KPK sedang mengarah ke sana (DPR)," jelasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Maswardi Rauf menyatakan, hal itu dianggap penting sebagai dobrakan cepat KPK untuk segera menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu ke jeruji besi.
"Jadwal harus dibuat KPK sesegera mungkin, KPK harus prioritaskan ini, agar kasus ini tak berlama-lama, publik sangat menanti soal itu (Andi)," jelas Maswardi Rauf kepada Sindonews, Selasa (11/12/2012).
Dengan begitu, lanjutnya, gerbang besar tersangka lain akan semakin terbuka untuk mengungkap tabir gelap yang dinilai dapat menyeret banyak tersangka tersebut.
Maswardi juga mendesak kepada KPK untuk segera mengusut keterlibatan beberapa anggota DPR yang telah menyetujui anggaran Hambalang.
"Tentu, DPR harus juga diperiksa, kasus Hambalang ini tidak berdiri sendiri, tak mungkin anggarannya bengkak jika tidak disahkan DPR," tandasnya.
Dia menduga, saat ini KPK tengah mengarah proses penyelidikan ke lembaga negara tersebut.
"Ya, penyelidikan KPK sedang mengarah ke sana (DPR)," jelasnya.
(rsa)
