Menpora tersangka, Pemerintahan KIB II makin galau
Jum'at, 07 Desember 2012 - 18:49 WIB
Menpora tersangka, Pemerintahan KIB II makin galau
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menduga Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II) sedang bermasalah. Pasalnya tak henti-hentinya Kabinet yang dimotori Susilo Bambang Yudhoyono itu diterpa guncangan, setelah sebelumnya ada manuver dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan kontroversi grasi terpidana narkoba.
"Penetapan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka pada kasus korupsi Proyek Hambalang membuat wajah kabinet makin buram. Kinerja pemerintah yang buruk menurut penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seakan melengkapi nestapa KIB-II," tutur Bambang dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jum'at (7/12/2012)
Menurutnya mundurnya Menpora ini akan memaksa Presiden SBY mereshuffle KIB-II.
"Reshuffle kabinet saat ini menjadi sebuah konsekuensi logis, sebab tidak elok mempertahankan menteri yang telah menyandang status tersangka kasus korupsi. Kalau reshuffle tidak dilakukan, sama artinya presiden menyandera kabinetnya sendiri," ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menyarankan Presiden SBY untuk segera melakukan koreksi menyeluruh dengan mengacu pada penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang buruknya akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah.
"Presiden perlu mengharmonisasi lagi anggota kabinetnya karena manajemen pemerintahan terus memburuk akhir-akhir ini. Agar ke depan kabinet Indonesia bersatu tidak berubah menjadi Kabinet Galau," tandas pengarang buku Republik Galau ini.
"Penetapan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka pada kasus korupsi Proyek Hambalang membuat wajah kabinet makin buram. Kinerja pemerintah yang buruk menurut penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seakan melengkapi nestapa KIB-II," tutur Bambang dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jum'at (7/12/2012)
Menurutnya mundurnya Menpora ini akan memaksa Presiden SBY mereshuffle KIB-II.
"Reshuffle kabinet saat ini menjadi sebuah konsekuensi logis, sebab tidak elok mempertahankan menteri yang telah menyandang status tersangka kasus korupsi. Kalau reshuffle tidak dilakukan, sama artinya presiden menyandera kabinetnya sendiri," ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menyarankan Presiden SBY untuk segera melakukan koreksi menyeluruh dengan mengacu pada penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang buruknya akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah.
"Presiden perlu mengharmonisasi lagi anggota kabinetnya karena manajemen pemerintahan terus memburuk akhir-akhir ini. Agar ke depan kabinet Indonesia bersatu tidak berubah menjadi Kabinet Galau," tandas pengarang buku Republik Galau ini.
(lns)
