Demo SAD disinyalir ada kepentingan politik
Selasa, 04 Desember 2012 - 19:49 WIB
Demo SAD disinyalir ada kepentingan politik
A
A
A
Sindonews.com - Demonstrasi yang mengatasnamakan Suku Anak Dalam (SAD) di Jakarta diduga diboncengi oleh kepentingan politik. Pasalnya, suku dalam tidak mungkin memakai marga Samosir dan Siregar.
"Mana ada SAD asli yang memakai marga Samosir dan Siregar. Itukan marga Tapanuli, tapi kok ikut demo mengklaim tanah adat Suku Anak Dalam. Ini kan lucu?," ujar Kepala Bina Mitra PT Asiatic Persada (AP) M Syafei dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Dia mengatakan, sudah ada tim independen yang memidiasi untuk mengatasi persoalan SAD. Menurutnya, hal itu difasilitasi oleh join mediator dari Bank Dunia, Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan BPN.
"Kami sangat kooperatif dalam hal ini. Bahkan dalam mediasi kemarin menghasilkan kesepakatan yang sangat positif, termasuk soal sistem sewa lahan dan pengelolaan bersama," katanya.
Sebagai perusahaan yang tergabung dalam RSPO, AP tidak mungkin melakukan seperti yang dituduhkan orang-orang yang mengaku SAD tersebut.
"Kami mengelola lahan sesuai standar internasional, termasuk pelestarian lingkungan. Bahkan juga situs-situs dan cagar budaya juga termasuk prioritas yang dilindungi perusahaan," imbuhnya.
Karena itu, pihaknya meminta agar semua pihak yang didemo oleh kelompok yang mengatas namakan SAD tidak langsung percaya. "Silakan cek ke lapangan, kami punya data-data dan sangat siap," tandasnya.
Menurutnya, oknum-oknum yang mengaku SAD tersebut, kini dengan seenaknya melakukan panen sawit di lahan HGU Asiatic Persada. Sementara Aparat berwenang juga tidak bisa bertindak banyak.
"Yang menanam kami, tapi mereka yang panen. Ini cara-cara model apa?" keluhnya.
"Mana ada SAD asli yang memakai marga Samosir dan Siregar. Itukan marga Tapanuli, tapi kok ikut demo mengklaim tanah adat Suku Anak Dalam. Ini kan lucu?," ujar Kepala Bina Mitra PT Asiatic Persada (AP) M Syafei dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Dia mengatakan, sudah ada tim independen yang memidiasi untuk mengatasi persoalan SAD. Menurutnya, hal itu difasilitasi oleh join mediator dari Bank Dunia, Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan BPN.
"Kami sangat kooperatif dalam hal ini. Bahkan dalam mediasi kemarin menghasilkan kesepakatan yang sangat positif, termasuk soal sistem sewa lahan dan pengelolaan bersama," katanya.
Sebagai perusahaan yang tergabung dalam RSPO, AP tidak mungkin melakukan seperti yang dituduhkan orang-orang yang mengaku SAD tersebut.
"Kami mengelola lahan sesuai standar internasional, termasuk pelestarian lingkungan. Bahkan juga situs-situs dan cagar budaya juga termasuk prioritas yang dilindungi perusahaan," imbuhnya.
Karena itu, pihaknya meminta agar semua pihak yang didemo oleh kelompok yang mengatas namakan SAD tidak langsung percaya. "Silakan cek ke lapangan, kami punya data-data dan sangat siap," tandasnya.
Menurutnya, oknum-oknum yang mengaku SAD tersebut, kini dengan seenaknya melakukan panen sawit di lahan HGU Asiatic Persada. Sementara Aparat berwenang juga tidak bisa bertindak banyak.
"Yang menanam kami, tapi mereka yang panen. Ini cara-cara model apa?" keluhnya.
(mhd)
