Kasus TNKB masih menggantung di KPK
Selasa, 27 November 2012 - 19:03 WIB
Kasus TNKB masih menggantung di KPK
A
A
A
Sindonews.com - Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memberikan kejelasan mengenai penanganan kasus korupsi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, kali ini bahkan beralasan, kurangnya SDM penyidik menjadi salah satu pertimbangan mereka dalam menangani kasus tersebut.
“Kita mesti melihat SDM KPK sekarang bagaimana,“ kata Adnan saat ditemui di kantor KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Adnan juga mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan banyak aspek lainnya dalam penangan kasus. Dalam waktu dekat, KPK akan menentukan sikap terhadap kasus tersebut.
“Bagaimana signifikan kasusnya atau efeknya terhadap yang lain. Tapi bahwa KPK akan mensupervisi, itu sedang kita diskusikan. Intinya, kita tidak bisa menolak, jangan lupa kita diaudit loh. Kita tidak bisa mengabaikan kasus yang masuk,“ terangnya.
Namun, Adnan membantah alasan itulah yang kemudian dijadikan mereka untuk menghindari terulangnya konflik dengan Polri. “Tidak, itu tidak jadi faktor,“ kilahnya.
Dari dokumen yang ada sebelumnya, KPK saat ini diketahui telah menaikkan kasus ini ke tahap penyelidikan. KPK pun telah menemukan adanya pelanggaran yang merugikan keuangan negara dari tahun 2009-2011.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, kali ini bahkan beralasan, kurangnya SDM penyidik menjadi salah satu pertimbangan mereka dalam menangani kasus tersebut.
“Kita mesti melihat SDM KPK sekarang bagaimana,“ kata Adnan saat ditemui di kantor KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Adnan juga mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan banyak aspek lainnya dalam penangan kasus. Dalam waktu dekat, KPK akan menentukan sikap terhadap kasus tersebut.
“Bagaimana signifikan kasusnya atau efeknya terhadap yang lain. Tapi bahwa KPK akan mensupervisi, itu sedang kita diskusikan. Intinya, kita tidak bisa menolak, jangan lupa kita diaudit loh. Kita tidak bisa mengabaikan kasus yang masuk,“ terangnya.
Namun, Adnan membantah alasan itulah yang kemudian dijadikan mereka untuk menghindari terulangnya konflik dengan Polri. “Tidak, itu tidak jadi faktor,“ kilahnya.
Dari dokumen yang ada sebelumnya, KPK saat ini diketahui telah menaikkan kasus ini ke tahap penyelidikan. KPK pun telah menemukan adanya pelanggaran yang merugikan keuangan negara dari tahun 2009-2011.
(ysw)
