Dipo Alam dinilai permalukan Presiden
Senin, 19 November 2012 - 10:05 WIB
Dipo Alam dinilai permalukan Presiden
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tjahjo Kumolo mengaku kecewa dengan langkah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang belakangan diketahui melakukan tindakan tanpa koordinasi dan konsultasi terlebih dahujlu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Awalnya saya apresiasi sikap Seskab yang segera melaporkan adanya permasalahan dibeberapa kementrian pemerintahan SBY ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi agak terkejut setelah mendengar via berita, bahwa ada pernyataan Juru Bicara Presiden Pak Pasha yang mengatakan Seskab tidak ada koordinasi sama Presiden SBY, dan itu pendapat atau sikap Seskab pribadi," ujar Tjahjo saat dihubungi wartawan, Senin (19/11/2012).
Sekretaris Jendral PDI-Perjuangan itu menilai, tindakan tersebut menjadi cerminan carut marutnya kondisi pemerintahan Indonesia. "Penyelenggaraan pemerintahan ini semakin parah, menteri sebagai pembantu Presiden, saling hajar satu sama lain secara terbuka di publik," tambahnya.
Dia melanjutkan, tugas Seskab adalah mengkoordinasikan tugas-tugas kementerian dan melaporkan ke Presiden, kalau ada koordinasi atau kebijakan kementrian yang tidak sesuai dengan arahan dan garis kebijakan.
"Tapi kok malah sikap Seskab mendahului kebijakan Presiden dan memporak porandakan jajaran kementrian yang harusnya bisa dikoordinasikan dengan baik agar kinerja kementrian berjalan sesuai arahan Presiden," lanjut Tjahjo.
Ditambahkan dia, langkah itu justru mempermalukan Presiden oleh pembantu Presidennya sendiri. Dia juga mengharapkan adanya klarifikiasi dari Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha atas pernyataannya tersebut.
"Pernyataan Jubir memang harus diklarifikasi, apa memang benar begitu. Jubir Presiden tentunya sebagaimana arahan Presiden, kalau Jubir jalan sendiri juga misalnya ya carut marutlah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan ini. Kalau pembantu presiden masing-masing cari popularitas sendiri-sendiri, saya kira tidak pada tempatnya," tandasnya.
"Awalnya saya apresiasi sikap Seskab yang segera melaporkan adanya permasalahan dibeberapa kementrian pemerintahan SBY ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi agak terkejut setelah mendengar via berita, bahwa ada pernyataan Juru Bicara Presiden Pak Pasha yang mengatakan Seskab tidak ada koordinasi sama Presiden SBY, dan itu pendapat atau sikap Seskab pribadi," ujar Tjahjo saat dihubungi wartawan, Senin (19/11/2012).
Sekretaris Jendral PDI-Perjuangan itu menilai, tindakan tersebut menjadi cerminan carut marutnya kondisi pemerintahan Indonesia. "Penyelenggaraan pemerintahan ini semakin parah, menteri sebagai pembantu Presiden, saling hajar satu sama lain secara terbuka di publik," tambahnya.
Dia melanjutkan, tugas Seskab adalah mengkoordinasikan tugas-tugas kementerian dan melaporkan ke Presiden, kalau ada koordinasi atau kebijakan kementrian yang tidak sesuai dengan arahan dan garis kebijakan.
"Tapi kok malah sikap Seskab mendahului kebijakan Presiden dan memporak porandakan jajaran kementrian yang harusnya bisa dikoordinasikan dengan baik agar kinerja kementrian berjalan sesuai arahan Presiden," lanjut Tjahjo.
Ditambahkan dia, langkah itu justru mempermalukan Presiden oleh pembantu Presidennya sendiri. Dia juga mengharapkan adanya klarifikiasi dari Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha atas pernyataannya tersebut.
"Pernyataan Jubir memang harus diklarifikasi, apa memang benar begitu. Jubir Presiden tentunya sebagaimana arahan Presiden, kalau Jubir jalan sendiri juga misalnya ya carut marutlah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan ini. Kalau pembantu presiden masing-masing cari popularitas sendiri-sendiri, saya kira tidak pada tempatnya," tandasnya.
(san)
