Nama 3 Kementerian yang dilaporkan ke KPK
Nama 3 Kementerian yang dilaporkan ke KPK
A
A
A
Sindonews.com - Tiga Kementerian yang dilaporkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang teridentifikasi permainan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melibatkan staf khusus kementerian kader partai politik, anggota DPR, dan staf khusus kementerian non partai akhirnya terungkap.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terungkap tiga kementerian tersebut yakni Departemen (Kementerian) Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertahanan. Lebih lanjut sumber interanl KPK mengatakan, satu kementerian yang tengah diselidiki KPK yakni berkaitan dengan bidang pertanian.
"Kementerian yang memang sedang diselidiki KPK itu Departemen (Kementerian) Pertanian," kata sumber yang enggan disebutkan namannya itu kepada SINDO, Kamis (15/11/2012) malam.
Saat dimintai tanggapannya terkait kasus apa yang sedang diselidiki dan siapa saja pihak yang terlibat, sumber itu menegaskan, belum bisa menyampaikannya. Pasalnya kata dia, jika itu diungkap bisa menggangu proses penyelidikannya.
"Maaf tidak bisa. Nanti bisa-bisa berpangaruh dengan upaya KPK," paparnya.
Sebelumnya, Seskab Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK pada Rabu 14 November 2012. Saat dihubungi SINDO tadi sore, Dipo menyatakan, memang ada satu kementerian yang sedang ditangani prosesnya oleh KPK.
"Ternyata, setelah saya melaporkan itu, juga ada memang yang lagi diproses oleh KPK. Ya memang ada satu kementerian," kata Dipo Alam saat dihubungi Sindo, Kamis (15/11/12) sore.
tujuan dari tindakannya adalah ingin agar momentum dari pegawai negeri sipil (PNS) sekarang ini memiliki keberanian untuk melaporkan mengenai oknum anggota DPR yang menekan mereka.
"Baik ketika membahas dari pada APBN, RAPBN atau bila ditekan oleh staf khusus menterinya yang kader partai ataupun kader staf khusus menteri yang non partai," paparnya.
Dipo membeberkan, laporan yang disampaikan ke KPK dan pernyataan-pernyataannya ke publik berasal dari penyampaian pengawai negeri sipil dan pejabat-pejabat kementerian. Dia mengaku membaca data itu, mencek langsung ke para pejabat eselon I setiap kementerian dan mendengar dari menterinya.
"Nah tentunya masing-masing mempunyai sesuatu pendapat yang berbeda-beda. Kalau itu mengarah ke mungkin ke arah pembuktian yang bisa diteruskan para penegak hukum, oleh karena itulah baik dari pihak PNS maupun masyarakat saya diminta diberikan kepada penegak hukum," ujarnya.
Dia menyatakan, dari sekian data yang ditemukan di 3 kementeri itu dan data korupsi sejumlah partai politik sebelumnya, digunakan untuk mengajak PNS tidak perlu takut sama partai politik.
Bahkan tidak perlu takut kepada pejabat yang menggunakan partai politik untuk mengeruk keuntungan pribadi/partai, andai kata dia, penekanan itu dilakukan staf khusus menteri.
"Even terhadap menterinya sekalipun jangan takut, kalau (PNS) tidak bersalah. Jadi tujuannya itu," tandasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terungkap tiga kementerian tersebut yakni Departemen (Kementerian) Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertahanan. Lebih lanjut sumber interanl KPK mengatakan, satu kementerian yang tengah diselidiki KPK yakni berkaitan dengan bidang pertanian.
"Kementerian yang memang sedang diselidiki KPK itu Departemen (Kementerian) Pertanian," kata sumber yang enggan disebutkan namannya itu kepada SINDO, Kamis (15/11/2012) malam.
Saat dimintai tanggapannya terkait kasus apa yang sedang diselidiki dan siapa saja pihak yang terlibat, sumber itu menegaskan, belum bisa menyampaikannya. Pasalnya kata dia, jika itu diungkap bisa menggangu proses penyelidikannya.
"Maaf tidak bisa. Nanti bisa-bisa berpangaruh dengan upaya KPK," paparnya.
Sebelumnya, Seskab Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK pada Rabu 14 November 2012. Saat dihubungi SINDO tadi sore, Dipo menyatakan, memang ada satu kementerian yang sedang ditangani prosesnya oleh KPK.
"Ternyata, setelah saya melaporkan itu, juga ada memang yang lagi diproses oleh KPK. Ya memang ada satu kementerian," kata Dipo Alam saat dihubungi Sindo, Kamis (15/11/12) sore.
tujuan dari tindakannya adalah ingin agar momentum dari pegawai negeri sipil (PNS) sekarang ini memiliki keberanian untuk melaporkan mengenai oknum anggota DPR yang menekan mereka.
"Baik ketika membahas dari pada APBN, RAPBN atau bila ditekan oleh staf khusus menterinya yang kader partai ataupun kader staf khusus menteri yang non partai," paparnya.
Dipo membeberkan, laporan yang disampaikan ke KPK dan pernyataan-pernyataannya ke publik berasal dari penyampaian pengawai negeri sipil dan pejabat-pejabat kementerian. Dia mengaku membaca data itu, mencek langsung ke para pejabat eselon I setiap kementerian dan mendengar dari menterinya.
"Nah tentunya masing-masing mempunyai sesuatu pendapat yang berbeda-beda. Kalau itu mengarah ke mungkin ke arah pembuktian yang bisa diteruskan para penegak hukum, oleh karena itulah baik dari pihak PNS maupun masyarakat saya diminta diberikan kepada penegak hukum," ujarnya.
Dia menyatakan, dari sekian data yang ditemukan di 3 kementeri itu dan data korupsi sejumlah partai politik sebelumnya, digunakan untuk mengajak PNS tidak perlu takut sama partai politik.
Bahkan tidak perlu takut kepada pejabat yang menggunakan partai politik untuk mengeruk keuntungan pribadi/partai, andai kata dia, penekanan itu dilakukan staf khusus menteri.
"Even terhadap menterinya sekalipun jangan takut, kalau (PNS) tidak bersalah. Jadi tujuannya itu," tandasnya.
(mhd)
Explore More