Pemerintah diminta setop TKI sektor informal
Senin, 12 November 2012 - 16:22 WIB
Pemerintah diminta setop TKI sektor informal
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia diminta untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke luar negeri. Pasalnya, TKI sektor informal selalu dipandang rendah.
"Kalau mau menjaga harga diri bangsa ya pemerintah harus setop pengiriman TKI sektor informal ke luar negeri dan menarik pulang mereka," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2012)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap Pemerintah Malaysia bisa menunjukkan iktikad baiknya terhadap Indonesia, atas pelecehan terhadap TKI yang seringkali terulang.
"Pihak pemerintah Malaysia harus tunjukkan iktikad baiknya terhadap Indonesia dengan memproses hukum para pelaku secara adil dan transparan. Jangan sampai kasus-kasus kekerasan terhadap TKI dan WNI di Malaysia menjadi bom waktu hubungan bilateral kedua negara," imbuhnya.
Menurutnya, permasalahan tergerusnya harga diri dan martabat bangsa di mata negara-negara penerima TKI sektor informal menjadi sebuah permasalahan yang serius.
"Mereka melihat rendah dan cenderung melecehkan kita. Di Timur Tengah misalnya, mereka jauh lebih hormat terhadap warga Malaysia daripada Indonesia. Sementara para PJTKI, BNP2TKI dan Kemenaker asik menikmati keuntungan finansial dari pengiriman mereka. Bangsa ini sudah babak belur," tandasnya.
Selain itu Mahfudz juga meminta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) harus tegas dalam meminta proses hukum secara adil dan transparan.
Sebelumnya, telah terjadi pemerkosaan seorang TKI perempuan oleh tiga polisi Malaysia di kantor polisi, Bukit Mertajam, Penang.
"Kalau mau menjaga harga diri bangsa ya pemerintah harus setop pengiriman TKI sektor informal ke luar negeri dan menarik pulang mereka," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2012)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap Pemerintah Malaysia bisa menunjukkan iktikad baiknya terhadap Indonesia, atas pelecehan terhadap TKI yang seringkali terulang.
"Pihak pemerintah Malaysia harus tunjukkan iktikad baiknya terhadap Indonesia dengan memproses hukum para pelaku secara adil dan transparan. Jangan sampai kasus-kasus kekerasan terhadap TKI dan WNI di Malaysia menjadi bom waktu hubungan bilateral kedua negara," imbuhnya.
Menurutnya, permasalahan tergerusnya harga diri dan martabat bangsa di mata negara-negara penerima TKI sektor informal menjadi sebuah permasalahan yang serius.
"Mereka melihat rendah dan cenderung melecehkan kita. Di Timur Tengah misalnya, mereka jauh lebih hormat terhadap warga Malaysia daripada Indonesia. Sementara para PJTKI, BNP2TKI dan Kemenaker asik menikmati keuntungan finansial dari pengiriman mereka. Bangsa ini sudah babak belur," tandasnya.
Selain itu Mahfudz juga meminta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) harus tegas dalam meminta proses hukum secara adil dan transparan.
Sebelumnya, telah terjadi pemerkosaan seorang TKI perempuan oleh tiga polisi Malaysia di kantor polisi, Bukit Mertajam, Penang.
(mhd)
