Perusahaan, pemerintah dan legislator selingkuh
Rabu, 07 November 2012 - 21:24 WIB
Perusahaan, pemerintah dan legislator selingkuh
A
A
A
Sindonews.com - Kasus kekerasan yang menimpa aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Bali pada Senin 5 November 2012 lalu menjadi perhatian sejumlah LSM di antaranya, Komisi Orang hilang dan korban tindak Kekerasan (Kontras) dan Human Right Working Group (HRWG).
Mereka sepakat mendesak Polda Bali segera mengusut kasus itu hingga tuntas.
Menurut Kadiv Advokasi Kontras Sinung Karto, kurangnya perhatian serius dari pemerintah terhadap perlindungan para aktivis lantaran ada dugaan terjadi perselingkuhan antara perusahaan, pemerintah dan legislator.
"Adanya perselingkuhan antar perusahaan, pemeritah dan legislator membuat sulitnya peraturan untuk melindungi aktivis lingkungan," Ungkapnya kepada wartawan di Kantor Eksekutif Walhi Jalan Tegal Parang Utara, Rabu (7/11/2012).
Dia mengungkapkan bahwa selama 2011, ada tujuh orang aktivis Walhi yang dikriminalisasi tapi penyelesaiannya tidak jelas.
Khalisah Khalid dari Walhi menambahkan, eskalasi kekerasan meningkat seiring dengan laju investasi yang masuk ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan pemerintah punya keberpihakan pada perusahaan atau pemodal dalam penggunaan Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan tambang, atau perkebunan yang mengorbankan lingkungan.
"Eskalasi kekerasan meningkat seiring dengan laju investasi yang masuk khususnya di wilayah tambang dan perkebunan." tambahnya.
Karena itu mereka menunggu sikap, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan lingkungan yang sebenarnya dilindungi kontitusi.
Mereka sepakat mendesak Polda Bali segera mengusut kasus itu hingga tuntas.
Menurut Kadiv Advokasi Kontras Sinung Karto, kurangnya perhatian serius dari pemerintah terhadap perlindungan para aktivis lantaran ada dugaan terjadi perselingkuhan antara perusahaan, pemerintah dan legislator.
"Adanya perselingkuhan antar perusahaan, pemeritah dan legislator membuat sulitnya peraturan untuk melindungi aktivis lingkungan," Ungkapnya kepada wartawan di Kantor Eksekutif Walhi Jalan Tegal Parang Utara, Rabu (7/11/2012).
Dia mengungkapkan bahwa selama 2011, ada tujuh orang aktivis Walhi yang dikriminalisasi tapi penyelesaiannya tidak jelas.
Khalisah Khalid dari Walhi menambahkan, eskalasi kekerasan meningkat seiring dengan laju investasi yang masuk ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan pemerintah punya keberpihakan pada perusahaan atau pemodal dalam penggunaan Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan tambang, atau perkebunan yang mengorbankan lingkungan.
"Eskalasi kekerasan meningkat seiring dengan laju investasi yang masuk khususnya di wilayah tambang dan perkebunan." tambahnya.
Karena itu mereka menunggu sikap, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan lingkungan yang sebenarnya dilindungi kontitusi.
(lns)
