UU sistem peradilan anak digugat hakim
Kamis, 25 Oktober 2012 - 04:30 WIB
UU sistem peradilan anak digugat hakim
A
A
A
Sindonews.com - Ancaman pemidanaan hakim pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digugat. Tiga orang hakim yang mewakili Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menggajukan uji materi aturan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Aturan ini dibuat dengan emosional. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak semestinya dipidana, dikriminalisasi," ujar salah seorang penggugat Lilik Mulyadi, di Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Lilik adalah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sementara dua orang rekannya adalah Andi Nurvita hakim di PN Salatiga dan Teguh Satya Bakti hakim di PTUN Semarang.
Pasal-pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101. Pasal 96 mengatur penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi pidana, yakni dengan ancaman kurungan selama dua tahun atau denda Rp200 juta.
Sementara pada Pasal 100, hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
Menurut Lilik, jenis kesalahan itu pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum acara. Karena itu, salurannya bukan dikriminalisasi namun dalam ranah pelanggaran profesionalitas dan kode etik yang diurus oleh Badan Pengawas (Bawas) MA dan Komisi Yudisial (KY).
Kebijakan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menurutnya lebih berorientasi pada perlindungan pelaku (anak). Tapi malah malah meniadakan perlindungan bagi hakim dan aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas dan wewenangnya.
Pasal kriminalisasi terhadap hakim dapat juga diartikan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan hakim.
"Aturan ini dibuat dengan emosional. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak semestinya dipidana, dikriminalisasi," ujar salah seorang penggugat Lilik Mulyadi, di Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Lilik adalah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sementara dua orang rekannya adalah Andi Nurvita hakim di PN Salatiga dan Teguh Satya Bakti hakim di PTUN Semarang.
Pasal-pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101. Pasal 96 mengatur penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi pidana, yakni dengan ancaman kurungan selama dua tahun atau denda Rp200 juta.
Sementara pada Pasal 100, hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
Menurut Lilik, jenis kesalahan itu pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum acara. Karena itu, salurannya bukan dikriminalisasi namun dalam ranah pelanggaran profesionalitas dan kode etik yang diurus oleh Badan Pengawas (Bawas) MA dan Komisi Yudisial (KY).
Kebijakan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menurutnya lebih berorientasi pada perlindungan pelaku (anak). Tapi malah malah meniadakan perlindungan bagi hakim dan aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas dan wewenangnya.
Pasal kriminalisasi terhadap hakim dapat juga diartikan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan hakim.
(mhd)
