Gaji kecil, Polri bantah legalkan korupsi
Selasa, 16 Oktober 2012 - 19:22 WIB
Gaji kecil, Polri bantah legalkan korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Wakapolri KomJen Pol Nanan Sukarna menepis anggapan anggotanya sering melegalkan praktek korupsi karena gaji yang kecil. Nanan menegaskan jika dirinya dari dulu sudah antiKorupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
“Ini bukan soal melegalkan, kan dari dulu saya sudah anti korupsi. Bagaimana memperhatikan kepada pemimpin agar bawahannya tidak korupsi,” tegasnya di Mabes Polri Jakarta, Kamis (16/10/2012).
Dikatakannya, meskipun dengan penghasilan jauh dari lembaga negara lain. Polri berkomitmen untuk anti dengan praktek KKN. Tanggung jawab itu, katanya, ada di Kepala lembaganya itu sendiri.
“Bagaimana membuat anak buahnya sejahtera, dengan gaji yang rendah dapat bersikap anti KKN, itu semua harus diawali oleh pemimpinnya,” kata Nanan.
Disampaikannya, setelah intitusinya meningkatkan kinerjanya, Polri tidak ragu untuk mengajukan kenaikan remunerasi untuk seluruh anggotanya hingga level bawah.
“Intinya kita meminta agar kepolisian juga meningkatkan kinerjanya, baru kita akan meminta pemerintah agar meningkatkan remunerasi. Remunerasinya paling tidak sama dengan TNI," ujarnya.
“Ini bukan soal melegalkan, kan dari dulu saya sudah anti korupsi. Bagaimana memperhatikan kepada pemimpin agar bawahannya tidak korupsi,” tegasnya di Mabes Polri Jakarta, Kamis (16/10/2012).
Dikatakannya, meskipun dengan penghasilan jauh dari lembaga negara lain. Polri berkomitmen untuk anti dengan praktek KKN. Tanggung jawab itu, katanya, ada di Kepala lembaganya itu sendiri.
“Bagaimana membuat anak buahnya sejahtera, dengan gaji yang rendah dapat bersikap anti KKN, itu semua harus diawali oleh pemimpinnya,” kata Nanan.
Disampaikannya, setelah intitusinya meningkatkan kinerjanya, Polri tidak ragu untuk mengajukan kenaikan remunerasi untuk seluruh anggotanya hingga level bawah.
“Intinya kita meminta agar kepolisian juga meningkatkan kinerjanya, baru kita akan meminta pemerintah agar meningkatkan remunerasi. Remunerasinya paling tidak sama dengan TNI," ujarnya.
(rsa)